Politik Pemerintahan

Riset Pilkada, HM Sanusi Bupati Malang Bisa Dikalahkan

HM Sanusi Bupati Malang

Malang (beritajatim.com) – Hasil Riset Kolaborasi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan Adiwangsa Research and Consultant untuk Pilkada Kabupaten Malang 2020, cukup mengejutkan.

Dalam Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Malang untuk Pilkada 2020 yang dilakukan sejak Januari sampai 20 Pebruari 2020 lalu, calon petahana HM Sanusi berpasangan dengan Didik Gatot Subroto yang di dukung PDI Perjuangan, belum cukup aman dan bisa dikalahkan.

“Dari seluruh kesimpulan kami selama riset dan hasil survey Jaring Aspirasi masyarakat untuk Pilkada Kabupaten Malang 2020, calon petahana masih bisa dikalahkan. Artinya apa, siapapun figur calon untuk Pilkada Kabupaten Malang nanti, masih bisa berpotensi untuk menang,” ungkap Direktur Adiwangsa Research and Konsultan, Mahatva Yoga Adipradana, Minggu (1/3/2020) siang di Poskoffie Kepanjen, Kabupaten Malang.

Menurut Yoga, pria asli Sawojajar, Kota Malang ini membeberkan, hasil riset kolaborasi ini penting untuk kita sampaikan. “Survey elektabilitas kita lakukan, termasuk pemantapan riset. Hasil survey kami, sebagian besar masyarakat Kabupaten Malang belum tahu Pilbup Malang kapan waktunya.  Masyarakat dalam survey kami, hanya tahu jika nanti ada pemilihan saja. Ini hasil riset jaring aspirasi kami terhadap masyarakat Kabupaten Malang,” beber Yoga.

Dosen sekaligus Peneliti Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta itu memaparkan, riset sudah dilakukan sejak 2019 dan jaring aspirasi sejak Januari 2020.

“Kami melihat sejak oktober 2019 sampai hari ini, kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang ini masih tarik ulur. Ada semacam krisis kepemimpinan yang disebabkan kesempatan tokoh lokal di Malang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ternyata dikalahkan oleh royalis sekaligus loyalis dari partai politik. Ini akan menjadi rancu, karena parpol hanya mementingkan sikap elitis melalui rekomendasi pusat,” tegasnya.

Yoga menjelaskan, sejumlah parpol memang sudah membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020. Namun faktanya, parpol justru menentukan sikap segala sesuatunya, menjadi putusan mutlak di pusat.

“Ada penjaringan memang, tapi putusan siapa yang dapat rekom ada di pusat. Ini menjadi kendala dan persoalan serius di lapangan. Sehingga tokoh lokal yang punya dukungan mutlak, tapi justru tidak terakomodir oleh parpol. Sehingga, calon yang punya potensi dan kekuatan massa cukup besar, tidak ada yang muncul karena terkendala rekomendasi politik di tingkat pusat,” urainya.

Pria yang menyelesaikan Program Ilmu Politiknya di Universitas Brawijaya (UB) Malang ini memaparkan, jaring aspirasi menggunakan metodologi survei dengan sampel 480 orang yang representatif dengan segala aspek dan bersifat heterogen. Survey dilakukan sejak tanggal 10 Januari hingga 20 Pebruari 2020. Dengan usia responden 31 tahun sampai 40 tahun, dan usia 41 tahun sampai 50 tahun.

“Mayoritas responden yang kami survey dari kalangan petani, pedagang dan swasta. Dari hasil survey, lebih dari 28 persen masyarakat Kabupaten Malang belum mengetahui jika ada Pilkada karena sosialisasi masih kurang,” ujarnya.

Yoga menambahkan, masyarakat Kabupaten Malang yang tahu calon dari Pilbup Malang 2020 nanti, 67 persen saja. Lebih dari 27,5 persen tidak tahu dan tidak tahu sama sekali soal Pilbup Malang tahun ini.

“Sampel dipilih secara random, dengan teknik multistage random sampling, dengan jumlah proposional. Toleransi margin of error survei kurang lebih 3,5 persen dengan derajat kepercayaan sebesar 95 persen. Responden diwawancarai tatap muka oleh asisten peneliti berpengalaman. Survei dilakukan mulai 10 Januari sampai dengan 16 Februari,” papar Yoga.

Terpisah, Chairman Adiwangsa Research & Consultant, M Yusuf Nurcahyono menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Malang hanya sekedar tahu saja akan ada Pilkada. Namun, belum mengetahui secara detail terkait pelaksanaan Pilkada nanti.

“Hasil survei kita, sebagian masyarakat Kabupaten Malang belum tahu akan ada Pemilu. Itu dari masyarakat yang paling dalam (pelosok). Belum paham Pilkada ini kapan. Jadi kita dalam hal ini hanya ingin memberikan laporan hasil Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Malang,” pungkas Yusuf. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar