Politik Pemerintahan

Ribuan Warga Kabupaten Mojokerto Terancam Tak Bisa Memilih di Pilbup 2020

Pelayanan di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 10 ribu warga Kabupaten Mojokerto terancam tak bisa memilih di Pemilihan Bupati (Pilbup), 9 Desember mendatang. Ini menyusul, masih ditemukan ribuan warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Berdasarkan update data penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilbup oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, setidaknya 10.327 warga belum menjalani perekaman e-KTP.

Sebanyak 10.327 warga tersebut terdiri dari, 6.226 laki-laki dan 4.101 perempuan yang tersebar di 18 kecamatan. Sebagian besar didominasi oleh pemilih pemula yang baru atau akan genap berusia 17 tahun hingga 9 Desember nanti.

Sebelumnya, mereka tidak masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) dan perbaikan data pemilih sebelum penetapan DPT yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto pada, 16 Oktober lalu.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi mengatakan, pihaknya terus mengakomodir warga yang administrasi kependudukannya (adminduk) belum terdata dalam sistem integrasi e-KTP.

“Kami juga membuka pelayanan di hari Sabtu dan Minggu. Layanan tersebut untuk memberikan jaminan kepada warga agar bisa melakukan pemakaman e-KTP agar bisa menggunakan hak suaranya di Pilbup nanti,” ungkapnya, Selasa (17/11/2020).

Pelayanan di hari Sabtu dan Minggu, lanjut Bambang, sudah dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto sejak libur panjang lalu. Dengan cara tersebut, diharapkan proses pendataan adminduk berjalan efektif.

“Iya data awal memang ada 10.327 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Namun, saat ini sudah ada 2.500 warga yang sudah terekam dalam sistem e-KTP. Kita juga minta pemerintahan desa untuk memverifikasi warganya agar segera melakukan perekaman,” ujarnya.

Sehingga, tegas mantan Kepala Inspektorat ini, hak pilih warga bisa digunakan dalam pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember mendatang. [tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar