Politik Pemerintahan

Ribuan SK Naik Pangkat Dibagikan, Komisi A: Kok Baru Sekarang?

Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni

Jember (beritajatim.com) – Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, mempertanyakan waktu penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat untuk 1.624 aparatur sipil negara (ASN) oleh Bupati Faida yang dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah.

“Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang kenaikan pangkat itu diproses dan diserahterimakan? Seharusnya kenaikan pangkat itu tiap tahun secara bergulir ada. Padahal mereka sudah seharusnya naik pangkat di tahun kemarin atau dua tahun sebelumnya. Maka hak-hak keuangan mereka yang sekian tahun itu akan hilang. Itu kan merugikan mereka,” kata Tabroni, Senin (3/8/2020).

Masalah birokrasi ini sebenarnya sempat didiskusikan di Komisi A, termasuk dalam hal tidak adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil pada 2019. “Ternyata problem besarnya ada di Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah,” kata Tabroni.

Kenaikan pangkat itu, menurut Tabroni, kemungkinan terjegal karena nomenklatur jabatan pada KSOTK yang tak sesuai dengan peraturan di Badan Kepegawaian Nasional. “Kenaikan pangkat sekarang ini sudah terlambat sekali dan PNS dirugikan,” katanya.

Sebagaimana pernah diberitakan beritajatim.com, hasil pemeriksaan khusus tim Kementerian Dalam Negeri tahun lalu memang menemukan fakta adanya 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang tak sesuai aturan.

Perubahan Peraturan Bupati tentang KSOTK Pemkab Jember ini tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak didahului proses analisis jabatan. Ini berdampak pada tumpang tindihnya uraian tugas antar organisasi perangkat daerah dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan atau bukan kewenangan kabupaten.

Dampak lain perubahan perbup KSOTK tak sesuai ketentuan itu adalah terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS karena tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian) dan kehandalan sistem e-formasi pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jember tidak termutakhirkan dan tidak terintegrasi.

Tabroni mengatakan, yang bisa dilakukan parlemen saat ini adalah menanyakan hal ini kepada Badan Kepegawaian Nasional dan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur. Problem yang terjadi saat ini terkait dengan sistem.

Sementara itu, Faida mengatakan, SK tersebut tidak akan bisa turun jika masalah Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah belum beres. “Jadi kalau diperdebatkan, tidak selesai-selesai. Waktunya kerja nyata, dan kita tidak akan menghabiskan energi untuk berbantah-bantahan. Waktunya melayani. Masyarakat sedang susah,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar