Politik Pemerintahan

Ribuan PNS Jember Naik Pangkat dalam Satu Waktu, Kok Bisa? Ini Analisis Akademisi

Hermanto Rohman, dosen administrasi negara dan kebijakan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat untuk 1.624 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (3/8/2020). Hal ini mendapat sorotan dari Hermanto Rohman, dosen administrasi negara dan kebijakan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Hermanto mengatakan terdapat Periodisasi waktu dalam kenaikan pangkat ASN, pada 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Jika ini dilakukan, maka seharusnya tidak ada kenaikan pangkat untuk ribuan orang dalam satu waktu, baik kenaikan pangkat reguler, struktural maupun fungsional.

Penyerahan SK kenaikan pangkat untuk ribuan PNS dalam satu waktu terjadi saat ini, menurut Hermanto, kemungkinan karena dua hal. “Pertama tidak adanya usulan, karena PNS tidak memenuhi persyaratan,” katanya.

Namun, lanjut Hermanto, kalau hal ini yang terjadi, berarti prestasi kerja 14 ribu PNS buruk, sehingga tak layak mendapat kenaikan pangkat. “Kalau iya, bagaimana pembinaan PNS yang berjalan selama ini?” katanya.

Kemungkinan kedua, menurut Hermanto, adalah kendala dalam administrasi pengusulan. “Bisa jadi penumpukan SK kenaikan pangkat pada tahun tertentu, karena ada masalah pada tahun sebelumnya, dan kemungkinan terbesar pada administrasi atau pengusulan yang dilakukan daerah,” katanya.

Kok bisa? “Menurut ketentuan, pemberkasan pengusulan dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dan akan dievaluasi oleh Badan Kepegawaian Daerah kabupaten untuk diusulkan ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) online,” katanya.

“Biasanya kalau pengusul PNS terlambat memasukkan, maka akan masuk dalam tahun berikutnya. Jika dari Pemerintah daerah yang terlambat memasukkan atau ada (persyaratan) yang kurang, maka akan diumumkan dalam sistem tersebut,” kata Hermanto.

Hermanto menyarankan perlunya penelusuran mendalam soal ini. “Jika ditelusuri faktor penyebabnya adalah ada beberapa peraturan bupati soal Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah yang diterbitkan pada 2019 tidak sesuai dengan nomenklatur pusat, dan ini mungkin menjadi salah satu kendala kenapa pada 2019 tidak ada usulan SK kenaikan pangkat, dan bisa jadi juga pada tahun sebelumnya yakni 2018 dan 2017. Namun ini perlu penelusuran mendalam,” katanya.

Yang jelas, lanjut Hermanto, kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan dan harus diberikan pada waktu yang tepat dan orang yang tepat. “Kenaikan pangkat adalah bagian dari manajemen PNS terutama dalam pembinaan prestasi dan idealnya rutin dilakukan,” katanya.

“Kenaikan pangkat merupakan hak PNS dan terkait langsung dengan pendapatan. Keterlambatan dalam administrasi kenaikan pangkat PNS di daerah merupakan bagian dari problem pembinaan prestasi, sekaligus manajemen PNS di daerah. Bahkan bisa juga sebagai bagian dari pelanggaran hak, apalagi jika berdampak terhadap pendapatan, yang berimplikasi pada hajat hidup PNS di daerah tersebut,” kata Herrmanto.

Faida sendiri menolak memperdebatkan masalah KSOTK. Menurutnya, SK tersebut tidak akan bisa turun jika masalah Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah belum beres. “Jadi kalau diperdebatkan, tidak selesai-selesai. Waktunya kerja nyata, dan kita tidak akan menghabiskan energi untuk berbantah-bantahan. Waktunya melayani. Masyarakat sedang susah,” katanya.

Sementara itu, Sebagaimana pernah diberitakan beritajatim.com, hasil pemeriksaan khusus tim Kementerian Dalam Negeri tahun lalu memang menemukan fakta adanya 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang tak sesuai aturan.

Perubahan Peraturan Bupati tentang KSOTK Pemkab Jember ini tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak didahului proses analisis jabatan. Ini berdampak pada tumpang tindihnya uraian tugas antar organisasi perangkat daerah dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan atau bukan kewenangan kabupaten.

Dampak lain perubahan perbup KSOTK tak sesuai ketentuan itu adalah terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS karena tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian) dan kehandalan sistem e-formasi pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jember tidak termutakhirkan dan tidak terintegrasi.

Dari hasil penyelidikan inilah kemudian keluar rekomendasi yang dituangkan dalam surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 700/12429/SJ perihal Rekomendasi Pemeriksaan Khusus tertanggal 11 November 2019. Ada tiga arahan Mendagri dalam surat itu untuk Bupati Faida melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Terakhir, dalam rapat koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020), Kemendagri tetap bersikukuh bahwa surat rekomendasi tertanggal 11 November 2019 harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh bupati. Dalam berita acara rapat disepakati, hasil tindak lanjut surat Mendagri itu disampaikan oleh Pemkab Jember melalui gubernur Jatim paling lambat 7 September 2020. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar