Pasuruan (beritajatim.com) – Kasus kebakaran Pasar Gondanglegi Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berlanjut. Kali ini para pedagang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan keluhannya.
Pendamping pedagang pasar Gondanglegi, Suryono Pane mengatakan pihaknya tidak ingin masyarakat menjadi objek kepentingan pemerintah. Karena pasar Gondanglegi merupakan pasar satu-satunya di Kecamatan Beji.
“Dulu tahun 2018 Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf pernah melakukan diskusi terkait revitalisasi pasar Gondanglegi. Namun sampai sekarang tidak ada bukti nyatanya, warga Kecamatan Beji seakan-akan dianak-tirikan,” jelas Pane, Jumat (7/4/2023).
BACA JUGA:
Si Jago Merah Lalap Kios di Pasar Gondanglegi Pasuruan
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu mengatakan bahwa pada tahun 2015 retribusi pasar sudah dihentikan. Dilanjut lagi pada tahun 2022, aset pasar Gondanglegi sudah tidak di bawah naungan Disperindag, namun sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
Sedangkan untuk revitalisasi pasar Gondanglegi yang terbakar pada Kamis (30/3/2023), dikatakan Diana tak ada anggarannya. Bahkan Diana memastikam tak ada anggaran untuk revitalisasi pasar tersebut. “Tapi untuk jangka pendeknya kami sudah berkoordinasi dengan pasar sekitar untuk menampung para pedagang. Setidaknya para pedagang masih bisa berjualan,” jelas Diana.
BACA JUGA:
Pasar Gondanglegi Terbakar, Camat: Bukan Pasar Desa
Menjelang rapat berakhir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo memaparkan, ada tiga hal yang dibahas dalam rapat dengan pedagang pasar Gondanglegi. Pertama Rusdi meminta agar Pemerintah Daerah menjadikan momen kebakaran ini untuk meninjau kembali aset yang dimiliki.
Lalu yang kedua Rusdi mengingatkan bahwa pasar Gondanglegi merupakan pasar satu-satunya yang berada di Kecamatan Beji. Dan yang terakhir, Rusdi meminta Pemda bisa membantu para pedagang untuk revitalisasi.
“Karena semua pedagang di pasar Gondanglegi itu warga Pasuruan, bahkan perputaran uang di sana selama satu bulan bisa mencapai Rp 100 juta. Tapi kenapa Pemda tidak memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan PAD,” tegasnya. [ada/suf]
Komentar