Politik Pemerintahan

Khairul Fahmi Pengamat Militer dan Isu Keamanan

Revisi UU: Perkuat Kompolnas, Tempatkan Polri di Bawah Kementerian

Jember (beritajatim.com) – Khairul Fahmi, pengamat militer dan isu keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, menginginkan adanya revisi undang-undang yang mereposisi kepolisian dan memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Idealnya sepaket antara penguatan peran dan revisi model (Kompolnas). Bagus lagi kalau dibarengi dengan penempatan Polri sebagai subordinat kementerian seperti TNI,” kata Fahmi, Minggu (29/9/2019).

Fahmi tidak mengusulkan spesifik kementerian yang membawahi kepolisian. “Dikaji dululah,” katanya.

Namun untuk apa Kompolnas diperkuat? “Secara umum untuk mencegah penegakan hukum yang diskriminatif dan abusif, penegakan keamanan yang eksesif dan penggunaan kekerasan yang improper,” kata alumnus Universitas Airlangga ini.

Fungsi Komisi Polisi Nasional selama ini dinilai Fahmi kurang kuat. “Dalam hal saran dan keluhan masyarakat, Kompolnas hanya bertugas untuk menerima dan menyampaikan kepada Presiden. Diperhatikan syukur, kalau tidak pun tidak ada masalah,’ katanya. Pimpinan Kompolnas eks officio adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Fahmi mencontohkan isu pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa diadopsi untuk polisi. “Kalau KPK dipersoalkan pengawasannya, bagaimana dengan pengawasan Polri?”

“Sebenarnya, Polri juga punya lembaga pengawasan internal. Ini mestinya jadi lapis pertama pengawasan. Tapi sejauh ini kesan yang bisa kita tangkap adalah kecenderungan jeruk gak makan jeruk,” kata Fahmi.

“Lalu ada persidangan etika profesi. Ini juga pada sejumlah kasus, gagal memenuhi harapan publik. Nah, harapannya adalah pada penguatan peran dan fungsi Kompolnas,” tegas Fahmi.

Penguatan Kompolnas dibarengi revisi UU Kepolisian, yang menurut Fahmi, selain untuk menghindari terus berulangnya kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat polisi, juga untuk menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. “Tentunya ada banyak situasi dan kondisi saat UU itu hadir (pada 2002) sudah tak cukup relevan dengan kondisi hari ini dan tantangan ke depan,” katanya.

“UU Polri itu mengatur Polri setelah pisah dari TNI. Tapi paradigma dan kulturnya belum benar-benar berubah dari militer ke sipil. Selain itu, sejauh ini belum ada ketentuan yang tegas memberi jarak antara kepolisian dan kekuasaan,” kata Fahmi.

Fahmi menilai, dalam beberapa hal, produk legislasi terkait TNI masih lebih jelas ketimbang Polri. “Termasuk dalam urusan-urusan di luar tugas pokok maupun dalam hal tata kelola,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar