Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Respon Parpol Koalisi Soal Aksi Menolak Fattah Jasin

Heru Budi Prayitno. [Gambar: Dokumen Beritajatim.com]

Pamekasan (beritajatim.com) – Sosok Agus Mulyadi dan Fattah Jasin yang diusulkan Partai Politik (Parpol) koalisi pasangan Badrut Tamam dan Almarhum Raja’e (Berbaur), dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan.

Hal tersebut disampaikan sebagai respon dari adanya aksi protes dan penolakan dari sejumlah oknum yang mentatasnamakan masyarakat Pamekasan, berunjukrasa menolak Fattah Jasin sebagai kandidat Wabup Pamekasan, menggantikan Almarhum Raja’e.

Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Senin (31/1/2022) lalu. Mereka menuntut Tim Pantia Pemilihan (Panlih) Penggantian Antarwaktu (PAW) Wabup DPRD Pamekasan, agar menolak usulan parpol koalisi untuk posisi Wabup.

“Kami anggap aksi penolakan tersebut sebagai hal lumrah dan biasa terjadi di negara demokrasi, apalagi setiap orang juga boleh berpendapat sesuai pikiran masing-masing,” kata Juru Bicara (Jubir) Pengusung Berbaur, Heru Budi Prayitno, Rabu (2/2/2022).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, juga sangat menyayangkan pernyataan salah satu orator aksi yang menyinggung figur yang diusungnya dengan sebuah pernyataan kurang elok, khususnya di era seperti saat ini.

“Artinya kami tidak ingin berpolemik sial demo kemarin, hanya saja kami ingin menyampaikan bahwa jika penolakan hanya sekedar persoalan tanah kelahiran, itu menjadi sesuatu yang bersifat rasis. Karena itu sangat lucu jika kita masih berbicara atas dasar lahir dimana, atau bahasa pribumi atau non pribumi,” sesalnya.

Bahkan pihaknya menilai jika penolakan terhadap sosok Fattah Jasin sebagai ahistoris, primordial dan bertentangan dengan sejarah dan cenderung melawan konstitusi. “Tempat lahir itu takdir dan bukan pilihan, di banyak daerah justru banyak orang luar daerah berkarir di daerah tertentu dan itu tidak ada larangan,” ungkapnya.

“Misalnya di Jakarta pernah dipimpin oleh orang Jawa Tengah, Bangka Belitung, dan terakhir kelahiran Yogyakarta, jadi bukan hanya Betawi. Bahkan Pamekasan juga pernah dipimpin orang Yogyakarta, termasuk banyak pejabat OPD bukan asli Pamekasan. Sebaliknya juga banyak orang Pamekasan, justru sukses berkarir di daerah lain,” jelasnya.

Dari itu pihaknya sangat berharap hal tersebut tidak kembali terjadi, sekaligus menjadi akhir dari sebuah statmen yang dapat merusak citra suatu daerah. “Jadi sebaiknya pikiran rasis dan primordial itu kita tanggalkan saja, dan untuk Fattah Jasin kita ikuti sesuai mekanisme yang ada,” pungkasnya. [pin/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar