Politik Pemerintahan

Rencana UMK Bojonegoro 2021 Baru Akan Dibahas, Ini Dua Skenario SPSI Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro baru akan melakukan pembahasan penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021. Sehingga, besaran UMK tahun depan belum bisa diprediksi apakah mengalami kenaikan atau penurunan selama masa Pandemi Covid-19.

Kepala Disperinaker Kabupaten Bojonegoro Gunardi mengungkapkan, pihaknya baru akan mengumpulkan Dewan Pengupahan Kabupaten untuk melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bojonegoro. “Besok kita kumpulkan dewan pengupahan untuk rapat KHL sebagai acuan penetapan UMK Bojonegoro,” ujarnya, Senin (2/10/2020).

Penetapan UMK Bojonegoro 2021 itu ditarget bisa selesai akhir November atau awal Desember 2020. Pihaknya mengaku belum bisa memprediksi apakah UMK Bojonegoro akan mengalami kenaikan atau bahkan menurun. Seperti diketahui, UMK Bojonegoro 2020 sebesar Rp 2.016.781. Jumlah tersebut masuk 20 besar tertinggi di Jawa Timur.

Sementara diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp 1.868.777. Penetapan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 30 Oktober. Nilai UMP tersebut naik 5,65 persen atau Rp 100.000 dibandingkan dengan UMP 2020 yaitu 1.768.000.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bojonegoro Soegihanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua skenario sebelum ditetapkannya UMK Bojonegoro 2021. Dua kebijakan itu, mengikuti kenaikan UMP Jawa Timur sebesar 5,65 persen dan kedua sesuai hasil survei KHL. “Skenario kebijakan yang kedua ini, jika hasil survey KHL naik maka UMK akan ditetapkan sesuai dengan kenaikan hasil survei tersebut,” jelasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar