Politik Pemerintahan

Rencana Kenaikan Pangkat 711 PNS Pemkab Jember Terhambat

Jember (beritajatim.com) – Perubahan peraturan bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah (OPD) ternyata berdampak terhadap rencana kenaikan pangkat ratusan pegawai negeri sipil di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Ini terungkap dalam surat bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus dan ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 11 November 2019. Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah itu juga ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember.

Dalam suratnya, Mendagri menyebut perubahan Peraturan Bupati tentang KSOTK Pemkab Jember tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak didahului proses analisis jabatan. Ini berdampak pada tumpang tindihnya uraian tugas antar organisasi perangkat daerah dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan atau bukan kewenangan kabupaten.

Dampak lain perubahan perbup KSOTK tak sesuai ketentuan itu adalah terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS.

Ini karena tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian) dan kehandalan sistem e-formasi pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jember tidak termutakhirkan dan tidak terintegrasi.

Mendagri meminta kepada Khofifah agar memerintahkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencabut 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) tersebut. Selain itu, ada 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner yang juga harus dicabut.

Pemkab Jember juga diperintahkan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Menanggapi surat itu, Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief memilih menunggu tindak lanjut dari gubernur. “Kan Menteri minta kepada Gubernur Jawa Timur untuk menindaklanjuti. Tunggu tindak lanjut dari gubernur saja biar nanti clear,” katanya, Jumat (29/11/2019).

“Kalau yang ada dalam surat yang beredar itu, kayaknya harus ada perbaikan. Saya kira menunggu gubernur saja agar tidak berandai-andai,” kata Muqiet. [wir/ted] 



Apa Reaksi Anda?

Komentar