Politik Pemerintahan

Soal Pemalsuan Tandatangan Proposal CSR Bank Jatim

Rencana BK Panggil Anggota DPRD Pamekasan Dinilai Ngawur

Pamekasan (beritajatim.com) – Statment Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, yang berencana memeriksa seluruh anggota wakil rakyat seputar ‘kasus’ pemalsuan tanda tangan yang mencatut nama pimpinan wakil rakyat, dinilai ngawur dan tidak mendasar.

Sebab dalam salah satu kesempatan, Ketua BK DPRD Pamekasan Khusnul Hidayat menyampaikan sudah membahas tahap pertama berupa pemberkasan sekaligus statment untuk memeriksa seluruh anggota wakil rakyat. Tujuannya untuk mengetahui pelaku sekaligus dalang dari pencatutan tanda tangan dalam bentuk sebuah proposal pengajuan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim.

“Statment Ketua BK DPRD Pamekasan yang akan memeriksa 45 anggota dewan dalam perkara pemalsuan tanda tangan merupakan langkah yang keliru dan ngawur. Seharusnya dalam mekanisme beracara di BK harus lengkap objek, subjek dan sasarannya,” kata Suli Faris kepada beritajatim.com, Sabtu (18/7/2020).

Terlebih hal tersebut sudah diatur dalam sebuah regulasi, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Beracara BK DPR dan DPRD. “Intinya harus ada pelapor, ada saksi dan tentunya juga ada terlapor. Kalau saksi dan terlapornya tidak jelas nama dan alamatnya, ujung-ujungnya dapat dipastikan kacau,” ungkapnya.

“Misalnya 45 anggota dewan dipanggil dan diperiksa dan tidak ada yang mengakui, lalu siapa lagi yang mau dipanggil. Terus status mereka (anggota dewan) dipanggil statusnya sebagai apa,” sambung mantan anggota DPRD Pamekasan, yang mengaku kaget dengan beragam statment wakil rakyat.

Lebih lanjut dijelaskan, mekanisme dalam beragam persoalan di lingkungan DPRD Pamekasan sudah diatur secara detail dan tinggal meneruskan dalam bentuk eksekusi. “Jadi dalam Undang-Undang No 2/2017 sudah dijabarkan dalam Pasal 5, di antaranya pengaduan atau laporan harus menguraikan secara jelas bahwa teradu atau terlapor patut diduga melakukan pelanggaran,” jelasnya.

“Selain itu, pengaduan atau laporan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pelapor dan terlapor socara lengkap sekaligus uraian tentang peristiwa pengadu dan terlapor. Termasuk juga pengaduan atau laporan disertai alat bukti yang mendukung pengaduan atau laporan,” imbuhnya.

Dari itu pihaknya menegaskan regulasi tersebut sudah membuat secara detail seputar penganangan berbagai persoalan di lingkungan BK DPR, termasuk di DPRD Pamekasan. “Prinsipnya jika tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 5, maka perkara tidak boleh dilanjut dan diproses, termasuk penyebutan dalam laporan juga tidak boleh memakai inisial dan harus disebutkan secara gamblang,” tegasnya.

Sebelumnya salah satu anggota DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur menduga pelaku pencatutan tanda tangan dalam sebuah proposal pengajuan dana dilakukan oleh oknum anggota wakil rakyat. Namun pihaknya enggan menjelaskan secara detail dan memasrahkan sepenuhnya kepada BK DPRD setempat. [pin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar