Politik Pemerintahan

Rekomendasi Angket DPRD Jember akan Diserahkan KPK, Jaksa, dan Polisi

Agusta Jaka Purwana (kiri)

Jember (beritajatim.com) – Panitia angket DPRD Jember, Jawa Timur, sudah menemukan alur dugaan pelanggaran aturan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur selama ini.

Agusta Jaka Purwana, salah satu anggota panitia angket mengatakan, hasil investigasi tim angket akan diserahkan ke aparat penegaj hukum. “Kejaksaan, kepolisian, KPK, BPK. Kami serahkan juga kepada DPR RI dan DPD juga,’ katanya.

Dalam waktu dekat panitia angket masih akan memanggil lagi kontrakror proyek dan aparatur sipil negara. “Tapi ini hanya pengaayaan informasi. Alurnya sudah ada. Sehingga rekomendasi komprehensif,” kata Agusta.

Sejauh ini, menurut Agusta, berdasarkan keterangan dari ASN yang berani memberi keterangan kepada panitia angket, ada kekuatan besar yang mengarahkan dalam proses di perencanaan infrastruktur. “Dugaannya pelanggaran aturan,” kata Agusta.

Panitia angket mulai bekerja, Selasa (31/12/2019). Sebanyak 25 orang anggota Dewan diberi waktu maksimal 60 hari untuk menyelidiki kebijakan daerah selama rentang 2016-2019 yang dianggap melanggar perundang-undangan dan berdampak terhadap masyarakat. Pemicu penggunaan hak angket ini salah satunya adalah runtuhnya atap kantor Kecamatan Jenggawah saat sedang dibangun. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar