Politik Pemerintahan

Rekom Pemungutan Suara Ulang Juga Terjadi di Kota Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga terjadi di Kota Mojokerto. Melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto, Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kranggan merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menggelar PSU.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto direkomendasikan untuk digelar PSU. Pasalnya, ada pemilih warga Papua yang diberikan lima kategori surat suara pada Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April lalu.

Padahal seharusnya, pemilih tersebut hanya mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Namun pemilih mendapatkan kelima kategori surat suara dan semua surat suara tercoblos dan masuk ke dalam kontak suara.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Ansor mengatakan, di TPS 07 Pekayon ada pelanggaran administrasi. “Ada pemilih dari Papua bawa A5, karena kurang antisipasi dari TPS tidak bisa membedakan C6 dan A5. Pemilih masuk, KPPS kasih surat suara 5 kategori,” ungkapnya, Sabtu (20/4/2019).

Masih kata Ulil, seharusnya pemilih tersebut hanya mendapatkan surat suara untuk PPWP. Pihaknya sudah mengkonfirmasi ke ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan membenarkan. Setelah dikaji dan konsultasi dengan Bawaslu Jatim maka direkomendasikan untuk PSU.

“Tadi malam pleno, jika TPS 07 rekom PSU karena unsurnya sudah terpenuhi yakni Pasal 372 D, dimana pemilih yang tidak punya e-KTP atau punya e-KTP tapi tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Seharusnya sesuai domisili e-KTP sehingga hanya mendapatkan surat suara Pilpres saja,” katanya.

“Rekom kita, aturannya panwascam ke PPK. Divisi hukum Bawaslu membantu rekom dari panwascam, untuk pelaksanaannya maksimal 10 hari sejak rekom. Tadi pagi, sudah kirim ke KPU terkait rekom dari Panwascam Krangtan, tindaklanjutnya adalah kewenangan KPU untuk melaksanakan PSU,” jelasnya.

Namun memang, jika misal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto tidak menindaklanjuti tentu ada ancaman etik dan pidana. Tindaklanjit tersebut bisa berupa surat maupun keputusan KPU Kota Mojokerto untuk menggelar PSU di TPS tersebut.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar