Politik Pemerintahan

Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Jember Tak Maksimal

Sunarsi Horis, juru bicara DPRD Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, merekomendasikan sejumlah hal terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020.

Sunarsi Horis, juru bicara DPRD Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak Huni (RTLH) pada 2020 tidak terlaksana maksimal. “Ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk kegiatan Covid-19,” katanya.

DPRD Jember berpendapat program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) harus tetap dijalankan. “Penentuan sasaran dan pendataan harus mengoptimalkan fungsi tim fasilitator lapangan (TFL), rukun tetangga, rukun warga, dan pemerintahan desa,” kata Horis.

DPRD Jember meminta agar pemerintah kabupaten membubarkan keberadaan tim yang pembentukannnya tidak diatur dalam ketentuan dan mengakibatkan inefisiensi anggaran. “Pemerintah daerah harus segera menerbitkan ketentuan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, untuk pelaksanaan program RTLH,” kata Horis. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar