Politik Pemerintahan

Realokasi Rp 479 M Dikhawatirkan Ganggu Gaji ASN Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) – Realokasi anggaran sebesar Rp 479 milar tanpa melalui Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dikhawatirkan mengganggu belanja rutin untuk gaji aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pemkab Jember merealokasi atau mengonsentrasikan anggaran untuk kepentingan penanganan Covid-19. Rinciannya: Rp 310 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp 81 miliar untuk penanganan dampak ekonomi, Rp 87 miliar untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Rencana realokasi itu diberitahukan kepada DPRD Jember melalui surat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mempertanyakan asal-muasal anggaran Rp 479 miliar itu. Ia mengingatkan bahwa Pemkab Jember belum memiliki Perda APBD dan hanya mengatur keuangan daerah dengan peraturan kepala daerah yang disetujui gubernur pada 3 Januari 2020. “Rp 479 miliar itu gede. Duitnya siapa yang dikurangi,” katanya.

Anik mengatakan, perubahan anggaran ini memang cukup diberitahukan kepada parlemen. “Tapi lazimnya diajak duduk bersama. Tetap nguwongke (menghargai), karena memungkinkan ada masukan-masukan walau decision maker kepala daerah,” jelasnya.

Menurut Anik, gubernur sebenarnya sudah menyarankan agar Pemkab Jember tetap mengalokasikan anggaran dalam bentuk peraturan daerah dan bukan hanya peraturan kepala daerah (perkada). Pasalnya dengan menggunakan perkada, kewenangan penganggaran dan jumlah anggaran menjadi terbatas dan tidak seleluasa jika menggunakan perda. “Tapi faktanya (pembahasan APBD) tidak dilakukan,” katanya.

Dengan menggunakan perkada, maka anggaran yang bisa digunakan hanya seperdua belas dari nominal APBD 2019. “Angka Rp 479 miliar itu tidak sedikit. Sementara perkada hanya untuk belanja rutin dan wajib yang mengikat. Angkanya kecil dari APBD. Logika sederhana angka Rp 470 miliar sangat tidak mungkin. Jadi PNS dan DPRD terancam tidak akan gajian. Padahal itu kewajiban bagi daerah untuk membiayai juga. Jadi ini maunya menyelesaikan masalah tapi memunculkan masalah baru. Jadi saya setuju rekomendasi gubernur agar dibuat Perda APBD,” kata Anik.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano menolak dimintai konfirmasi. “No comment. Silakan tanya Pak Gatot (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono),” katanya, Jumat (17/4/2020) siang.

Gatot sendiri tak langsung menjawab permintaan konfirmasi beritajatim.com. “Mohon waktu,” katanya.

Namun sebelumnya, Mirfano pernah mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 berasal dari anggaran kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan karena adanya wabah. Selain itu perubahan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Dinas Kesehatan akan digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Ini termasuk belanja modal yang sifatnya tidak mendesak, dengan memperhatikan skala prioritas serta mempertimbangkan waktu pelaksanaannya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar