Politik Pemerintahan

Realisasi PBB-P2 Kecamatan Gedeg Mojokerto Capai 87,77 Persen

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat memberikan sambutan dalam acara Gebyar Bulan Panutan Pelayanan PBB-P2 Buku I, II dan III Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto di tahun 2019 masuk peringkat 3 besar dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Gedeg mampu merealisasikan PBB-P2 tahun 2019 mencapai Rp1.734.309.190 miliar dari target Rp1.954.369.388 miliar (87,77 persen).

Catatan ini dilaporkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, pada acara bulan panutan PBB-P2 di Pendapa Graha Adi Praja Desa Bandung Kecamatan Gedeg. “Gedeg mampu mencapai Rp1.734.309.190 miliar atau 87,77 persen dari targetnya. Sehingga masuk 3 besar dari 18 kecamatan,” ungkapnya, Kamis (5/3/2020).

Untuk tahun 2020 ini, lanjut Bambang, realisasi pemasukan PBB di Kabupaten Mojokerto sampai dengan 4 Maret 2020 sudah mencapai Rp216.378.513 juta dari target tahun 2020 sebesar Rp542.388 miliar. Saat ini, pihaknya sedang mencocokan PBB dengan KTP supaya bisa di update namanya. Mulai bulan Februari-November akan di data sebanyak 600 ribu objek pajak.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur bahwa Pemerintah Desa mendapat bagian hasil pendapatan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Ini menunjukkan bahwa di samping memberikan kontribusi terhadap APBD, pajak dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan bagian dari potensi pendapatan sumber daya keuangan Pemerintah Desa. Makin besar realisasi penerimaan PBB-P2, makin besar pula bagian yang dapat diterima oleh Pemerintah Desa.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, peran PBB-P2 sangat penting sebagai pendukung potensi pendapatan. “Saya harap Pemerintah Desa dan kecamatan dapat bersinergi dengan Bapenda dalam pelaksanaan dan pembinaan pemungutan PBB-P2. Hasil yang diperoleh dari pajak akan kita kembalikan lagi untuk pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat,” tegasnya.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar