Politik Pemerintahan

Dalam Dua Tahun Terakhir

Ratusan Warga Pamekasan Tercatat sebagai TKI Legal

Pamekasan (beritajatim.com) – Ratusan warga Pamekasan, tercatat secara resmi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendaftarkan diri sebagai Calon TKI ke berbagai negara di luar negeri. Khususnya dalam dua tahun terakhir, terhitung sejak 2018 lalu.

Hal tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah kabupaten (pemkab), dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pamekasan, yang terus berupaya melakukan penekanan terhadap banyaknya TKI asal Pamekasan, yang berangkat melalui jalur ilegal dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satunya melalui program tenaga pendamping yang mereka gagas, tercatat sudah mulai menunjukkan bukti konkret dengan catatan berupa banyaknya warga Pamekasan yang mulai berangkat ke luar negeri sebagai TKI melalui jalur resmi alias legal.

“Untuk diketahui bersama, jumlah TKI asal Pamekasan yang berangkat ke luar negeri pada 2018 lalu, tercatat sebanyak 300 orang. Sedangkan untuk tahun (2019) ini, tercatat sebanyak 139 orang yang terdaftar sebagai TKI legal,” kata Kepala Disnakertrans Pamekasan, Arief Handayani, Jum’at (29/11/2019).

Diakuinya, kondisi tersebut tidak lepas dari gagasan dan upaya yang ditetapkan di instansi yang dipimpinnya, yakni program tenaga pendamping demi menekan tenaga kerja ilegal ke luar negeri di wilayah berslogan Bumi Gerbang Salam.

“Berkat program ini, alhamdulillah sudah terdapat catatan konkrit seputar jumlah TKI asal Pamekasan yang bekerja di luar negeri. Kondisi ini tentunya sangat kontras dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana hampir tidak ada TKI yang mendaftar ke Disnakertrans,” ungkapnya

Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan tenaga pendamping tersebut bertugas memberikan penyuluhan kepada warga yang tinggal di kantong-kantong TKI di Pamekasan¬†tentang pentingnya menjadi TKI melalui jalur resmi. “Jadi mereka kita rekrut secara khusus dari sembilan kecamatan berbeda di Pamekasan, seperti Batumarmar, Pakong, Pagantenan, Palengaan, Pasean hingga Waru,” jelasnya.

Selain itu, tugas para tenaga pendamping juga harus menemui minimal lima orang di setiap kecamatan. Sekaligus mensosialisasikan pentingnya bekerja di luar negeri melalui jalur resmi dan bukan melalui calo. “Dalam sosialisasi itu, mereka juga menjelaskan seputar jaminan perlindungan yang akan didapat calon TKI apabila bekerja di luar negeri melalui jalur resmi, baik oleh perusahaan jasa TKI ataupun oleh pemerintah,” jelasnya.

Gagasan maupun program tersebut juga mendapat dukungan politis dari Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman yang memberikan dukungan penuh terhadap gagasan yang dinilai sangat positif dan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat Pamekasan.

“Memang yang menjadi faktor utama banyaknya warga yang berangkat ke luar negeri sebagai TKI melalui jalur ilegal, sebagian besar karena mereka belum tahu manfaat dan mudharatnya. Sehingga mereka terbujuk dengan rayuan para calo untuk berangkat ke luar negeri,” kata Fathor Rohman.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan jika upaya pendampingan yang dilakukan Disnakertrans Pamekasan, merupakan upaya efektif dalam mengarahkan para calon TKI agar berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi alias jalur legal.

“Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi DPRD Pamekasan untuk tidak memberikan dukungan politik pada program yang sangat positif yang digagas oleh Disnakertrans Pamekasan. Hal ini sangat perlu untuk didukung,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar