Politik Pemerintahan

Ratusan Penghuni Lapas Klas IIB Mojokerto Gagal Mencoblos

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 101 penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalnya, ratusan penghuni tersebut tidak terdaftar dalam data elemen Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Klas IIB Mojokerto, Andik Prasetyo mengatakan, jumlah penghuni Lapas Klas IIB Mojokerto saat ini sebanyak  696 binaan. “Hanya 634 binaan yang masuk dalam DPT,” ungkapnya, Selasa (17/4/2019).

Masih kata Andik, sebanyak 101 warga binaan lainnya tidak bisa menggunakan hak pilihannya. Ratusan penghuni tersebut rata-rata berasal dari luar Kota Mojokerto yang tidak ditemukan elemen Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut update dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto.

“Sekitar jam 11 tadi malam, KPU Kota Mojokerto telah melakukan penelusuran dan hanya mendapatkan 634 warga binaan yang masuk dalam DPT, sedangkan selebihnya tidak terdapat dalam NIK dan tidak terdaftar dalam DPT di daerahnya masing-masing,” katanya.

Menurutnya, pihak Lapas sebelumnya telah berupaya untuk mengurusi surat pindah atau A5 bagi warga binaan yang ada di Lapas Klas IIB Mojokerto. Namun karena pihak keluarga yang bersangkutan berada di luar wilayah dan jarang dijenguk sehingga pihak Lapas Klas IIB Mojokerto kesulitan.

“Kami sudah berupaya agar semua penghuni bisa menyalurkan haknya, sementara itu dari 634 warga binaan yang masuk dalam DPT termasuk didalamnya termasuk 12 penghuni Lapas kasus korupsi serta terdapat 36 petugas Lapas. Ada tiga TPS di Lapas Klas IIB Mojokerto,” jelasnya.

Salah satunya yang nampak dalam Pemilu serentak di Lapas Klas IIB Mojokerto yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Teguh tersandung kasus penyelewengkan dana kunjungan kerja inspeksi Bupati dan rapat koordinasi unsur Muspida pada tahun 2011.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar