Politik Pemerintahan

Rapat Paripurna DPRD, Inilah Pandangan Umum dari 7 Fraksi di Lamongan

Lamongan (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Hari Kedua digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan. Rapat ini dilakukan dalam rangka penyampaian pandangan umum oleh Fraksi partai atas nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (31/5/2021) kemarin.

“Agenda tersebut sebagai sarana pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dari agenda ini juga akan diketahui wujud dari kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” terang Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H Abdul Ghofur.

Pada kesempatan tersebut, ada 7 Fraksi partai yang menyampaikan pandangan umumnya, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Partai Demokrat dalam pandangan umumnya menyampaikan, bahwa Pemkab Lamongan telah berupaya semaksimal mungkin mengelola penyerapan anggaran belanja daerah. Sehingga Partai Demokrat berharap, tingginya angka realisasi belanja daerah dapat berbanding lurus dengan akses manfaat pembangunan yang merata.

Partai Golkar dalam pandangannya mengungkapkan berbagai masukan-masukan guna di tahun-tahun berikutnya target yang ditetapkan dapat terealisasikan secara maksimal. Kemudian Partai Gerindra berharap, bahwa saran, masukan dan pertanyaan yang disampaikan tersebut mampu mempertajam gambaran pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh Pemkab Lamongan sebagaimana yang tercermin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mengharapkan, Pemkab Lamongan harus lebih menekankan ketelitian serta kehati-hatiannya dalam penyusunan laporan. Bahkan, hendaknya seluruh aset dari Pemerintah Daerah harus mesti dibarengi dengan data yang lengkap dan benar.

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi ini mengingatkan dan menegaskan 3 prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, yakni transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam semua tahapan, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, maupun pertanggungjawaban.

Sedangkan, Fraksi PKB dalam pandangan umumnya menyampaikan kesimpulannya, bahwa performa APBD Lamongan tahun 2020 dipandang cukup mengalami peningkatan dari tahun 2019. Fraksi PKB juga menyarankan, bahwa di APBD selanjutnya, potensi pendapatan daerah harus lebih ditingkatkan lagi, meninjau kembali obyek retribusi, pemberian bantuan hibah dan bantuan keuangan lainnya, juga perlunya dalam meningkatkan pengawasan saat pembelanjaan dana.

Kemudian di rapat paripurna tersebut, Fraksi FPNRI juga mendorong kepada Pemkab Lamongan agar secepat mungkin melakukan tindakan perbaikan terkait infrastruktur Lamongan yang mengalami kerusakan. Fraksi FPNRI menilai anggaran pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan nilai belanja daerah.

Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (YES) mendengarkan secara khidmat semua pandangan umum yang disampaikan dari 7 Fraksi atas nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun anggaran 2020 dalam proses rapat paripurna itu, termasuk saran dan kritik yang membangun dari ke 7 Fraksi tersebut. “Semua fraksi berpandangan positif dan konstruktif dan sudah saya catat. Dari pandangan tersebut akan kita berikan jawaban pada tanggal 04 Juni 2021,” ujar YES.

Diketahui sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 telah menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hasilnya, Lamongan berhasil meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, Lamongan telah memperoleh WTP lima kali berturut-turut dari BPK RI. [riq/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar