Politik Pemerintahan

Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Camat dan Kades Tak Hadir

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono

Banyuwangi (beritajatim.com) – Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi menyentil tentang jumlah kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang minim. Kondisi ini menjadi perhatian bagi eksekutif untuk mengambil sikap tegas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono merespon ungkapan Ali Mahrus saat memimpin rapat paripurna itu. Menurutnya, ada sejumlah alasan para OPD tersebut tidak hadir dalam rapat.

“Jadi begini, ada teman-teman sebagian yang dinas luar kota, ada sebagian barengan acara dan ada sebagian yang tidak ada keterangan,” kata Mujiono, Kamis (21/11/2019).

Padahal, kata Muji, pihaknya telah memberikan pemberitahuan dalam group kinerja di sosial media. “Sudah saya share di grup WA kinerja, tapi kok yang hadir terbatas sekali ini. Ini menjadi perhatian khusus bagi kami,” katanya.

Menanggapi kondisi ini, pihaknya tak segan memberikan teguran. Sekaligus evaluasi bagi seluruh OPD baik di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan.

“Ini akan menjadi evaluasi, khusus bagi mereka yang tanpa alasan. Seperti yang kelurahan ini sangat minim hadir apalagi kepala desa yang baru saja dilantik kemarin,” jelasnya.

Padahal, nilai rapat paripurna ini bagi kepala desa cukup penting. Terutama untuk mengetahui arah maupun proses anggaran tahun 2020.

“Seharusnya baru dilantik kan semangat ya?. Jadi bisa mengetahui proses KUA PPAS, pandangan fraksi dan jawaban bupati, ini tahun 2020 mau diarahkan kemana. Ini akan menjadi evaluasi,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, jumlah total kepala desa di Banyuwangi sebanyak 189 orang dan 28 lurah. Namun, yang hadir dalam rapat paripurna tersebut tidak sampai 10 orang kades. Begitu juga dengan camat yang terbagi dari 25 kecamatan.

Namun, ada sejumlah Kepala Dinas dan Plt maupun badan yang hadir di rapat tersebut. Di antaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas PU CKPR, Dispenduk, BKD dan lainnya.

Agenda rapat paripurna DPRD Banyuwangi kali ini mendengarkan tentang jawaban bupati terhadap pandangan umum (PU) Fraksi atas diajukan Raperda APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. Kedua, jawaban Fraksi terhadap anggapan bupati atas diajukan 2 (dua) Raperda inisiatif. [rin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar