Politik Pemerintahan

Rapat Gakumdu Hentikan Temuan Bawaslu Jember Soal Dugaan Pencatutan KTP

Juru Bicara Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim

Jember (beritajatim.com) – Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, soal dugaan pencatutan kartu tanda penduduk untuk dukungan calon perseorangan Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto dalam pemilihan kepala daerah setempat, mentah saat dirapatkan dalam forum penegakan hukum terpadu (gakumdu), Minggu (12/7/2020) malam.

Forum gakumdu terdiri atas Bawaslu Jember, kepolisian, dan kejaksaan. Rapat ini menentukan apakah temuan Bawaslu Jember ini bisa dilanjutkan ke tingkat penyelidikan dan penyidikan bahkan penuntutan karena mengandung unsur tindak pidana pemilu sebagaimana tercantum pada pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ada 18 orang di jajaran Bawaslu Jember yang masuk dalam berkas dukungan Faida-Oktavianto yang diverifikasi faktual. Mereka terdiri atas 13 orang pengawas kelurahan dan desa, tiga orang panitia pengawas kecamatan, dan dua orang staf panwascam. Bawaslu Jember langsung menindaklanjutinya, karena sesuai prinsip pemilu, seorang pengawas seharusnya netral dan tidak mendukung siapapun pasangan calon.

“Sebelum kami plenokan jadi temuan, kami konfirmasikan kepada nama-nama bersangkutan. Hasil dari ini ada yang menyampaikan benar-benat tidak tahu, kenapa namanya tersebut bisa muncul. Ada yang merasa tidak pernah memberikan foto kopi KTP sama sekali tapi kok tiba-tiba muncul (dalam berkas),” kata juru bicara Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim, Senin (13/7/2020).

“Ada beberapa yang memang merasa pernah dimintai fotokopi KTP tapi tidak dalam rangka dukungan, tapi untuk keperluan yang lain. Ada yang menyampaikan untuk pengajuan bantuan ke kementerian, ada yang dimintai temannya untuk persyaratan kepentingan beasiswa dan lainnya,” kata Devi.

“Dari hasil pengawasan proses verifikasi faktual, kami rapatkan dan putuskan untuk dilanjutkan menjadi temuan. Itu hasil penyandingan data dan pengawasan terkait nama-nama penyelenggara di jajaran Bawaslu Jember, baik panwaslu kecamatan maupun pengawas desa dan kelurahan, yang masuk dalam daftar pendukung bakal pasangan calon,” kata Devi.

Setelah diputuskan menjadi temuan oleh Bawaslu Jember, persoalan dibawa ke rapat forum gakumdu, karena pasal yang disangkakan menyangkut pidana pemilu. “Sesuai dengan peraturan bersama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, setelah ada temuan, maka dalam waktu satu kali 24 jam dilakukan pembahasan pertama pada Minggu (12/7/2020),” kata Devi.

Pembahasan di gakumdu berjalan alot. “Kami awali pukul 18.00 sampai pukul 23.00,” kata Devi.

Berdasarkan rapat itu, temuan dugaan pelanggaran pidana ini dihentikan. “Rekomendasi dari gakumdu seperti itu. Disimpulkan bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2020 tidak terdapat indikasi pelanggaran pidana pemilihan, karena identitas pelaku atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana masih kabur, dan peristiwa serta uraian kejadian dari temuan Bawaslu Kabupaten Jember tidak menjelaskan secara rinci, sehingga peristiwa atau perbuatan dari pelaku yang berupa fakta-fakta hukum yang merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilihan kabur,” kata Devi. [wir/ted]






Apa Reaksi Anda?

Komentar