Politik Pemerintahan

Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 160 M untuk Sembako Keluarga MBR

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono

Surabaya (beritajatim.com) – Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2020, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi anggaran dari APBD murni tahun 2020. Dalam restrukturisasi anggaran tersebut, Rp 160 miliar bakal dialokasikan untuk pembagian sembako keluarga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) selama 2 bulan.

Seperti diungkapkan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono usai rapat teleconference anggota dewan bersama  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait penanganan wabah Corona (Covid-19), Senin (6/4/2020). Rapat juga diikuti oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerihtah Kota Surabaya.

“Besarnya sementara ini Rp 196 miliar. Sebesar Rp 160 miliar untuk pemberian sembako, kebutuhan makanan, bagi keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan. Angka ini bisa begerak dinamis, karena pemerintah pusat juga memberikan kebijakan jaring pengaman sosial,” kata Adi.

Perlu diketahui, rapat dimulai pukul 10.15 WIB, Senin (6/4/2020). Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan 3 wakil ketua DPRD berada di Ruang Rapat Parupurna. Sedang anggota DPRD di ruang kerja pribadi di Gedung DPRD yang baru. “Sedang Bu Risma, Sekretaris Daerah, para Asisten dan pimpinan Pemkot lainnya, di halaman Balai Kota Surabaya. Rapat berlangsung lancar, mulai awal sampai akhir,” ujar Adi.

Selain soal anggaran, DPRD juga menyimak paparan Wali Kota Risma tentang kebijakan lain tentang pencegahan Covid-19. Antara lain penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pembuatan bilik disinfektan di kantor-kantor publik, wastafel di tempat-tempat umum.

“Juga pemberian APD (alat pelindung diri) ke-14 rumah sakit di Surabaya, yang menjadi rujukan penanganan Covid-19. Tidak hanya Rumah Sakit Dr. Soewandhi dan Rumah Sakit Bakti Dharma Husada yang dikelola Pemkot Surabaya,” kata Adi.

Dalam rapat teleconference, DPRD Kota Surabaya memberi masukan dan pandangan kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan jajaran Pemkot Surabaya. “Saya dan beberapa anggota Dewan, juga menyampaikan kepada Bu Wali tentang keberatan masyarakat Babat Jerawat, khususnya Pondok Benowo Indah. Yang menolak Rumah Susun yang belum ditempati, bakal dijadikan tempat isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP),” kata Adi.

Ia menegaskan, suasana rapat tadi menujukkan kepada publik, bahwa DPRD, Wali Kota Risma dan Pemkot Surabaya, saling bersinergi, saling mendukung.

“DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dikerjakan dan akan dilakukan Wali Kota Bu Risma dan semua jajaran Pemkot. Akibat wabah Covid-19. Ini membutuhkan penanganan yang kompak, agar situasinya cepat mereda, dan kehidupan kembali normal,” kata Adi.

Adi mengatakan, repat teleconference memperlihatkan DPRD Kota Surabaya tetap bekerja, dalam situasi sulit sekalipun. Setelah ini, Komisi-Komisi di DPRD bisa menggelar rapat dengan dinas-dinas atau badan di Pemkot Surabaya, terkait penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Untuk mendalami materi-materi yang tadi dipaparkan Bu Risma, maka setelah ini komisi-komisi bisa menggelar rapat dengan Pemkot, sesuai dengan tupoksinya,” kata Adi. [kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar