Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Rangkap Jabatan, Salah Satu Bacakades di Probolinggo Disoal Warga

Foto ilustrasi

Probolinggo (beritajatim.com) – Sejumlah warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menyoal seorang Bakal Calkn Kepala Desa (Bacakades) setempat yang diduga merangkap jabatan.

Pasalnya, selain menjadi Perangkat Desa yang digaji dari APBN, oknum Bacakades tersebut juga masih aktif sebagai tenaga pengajar yang mendapatkan Tunjangan Fungsional (TF) yang juga bersumber dari APBN.

Seorang Bacakades yang dimaksud berinisial SZ, dari data yang berhasil dihimpun beritajatim.com menyebutkan, ia mendaftar sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) tanpa menyertai surat keterangan cuti dari lembaga tempat ia mengajar.

ATQ warga setempat mengatakan, rangkap jabatan ini tentunya sudah melanggar pasal 51 huruf I, UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga diharapkan pada tahap verifikasi ini, pihak panitia Pilkades dapat berlaku profesional.

“Di Perbup (Peraturan Bupati, Red) itu kalau belum cuti, tidak bisa nyalon,” terangnya. Jum’at (12/11/2021).

Ia mengatakan, rangkap jabatan itu juga dinilai merugikan keuangan negara, karena selain menerima Tunjangan Fungsional yang bersumber dari APBN, yang bersangkutan juga menerima gaji sebagai perangkat desa dari Anggaran Dana Desa (ADD), yang juga bersumber dari APBN.

Saat ini, dirinya dan warga lainnya, berencana akan mengirimkan surat ke Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, dan Kejaksaan Kabupaten Probolinggo untuk menindaklanjuti hal tersebut. “Saya ingin Pilkades yang jurdil,” ujarnya.

Terpisah, Panitia Pilkades Karanganyar, Lutfi Irawan membenarkan tentang adanya calon berinisial SZ itu. Ia juga membenarkan jika yang bersangkutan memang seorang guru disalah satu sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), dan juga merangkap perangkat desa setempat.

Ia juga menjelaskan jika sampai sejauh ini SZ masih belum menyetorkan surat cuti dari Kemenag, dan ia mengaku berkas pendaftaran milik SZ sudah diterima oleh panitia, hal itu dilakukan untuk meminimalisir kekisruhan. “Nanti ada verifikasi dan validasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika pada proses verifikasi dan validasi yang dijadwalkan hingga 7 Desember mendatang, yang bersangkutan benar telah melanggar Perbup yang ada, maka pihaknya tidak akan segan untuk menggugurkan Bacakades tersebut.

Diketahui, Kabupaten Probolinggo menggelar Pilkades serentak tahap II yang diikuti oleh 253 desa, terdapat delapan orang yang turut mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten setempat. (tr/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar