Politik Pemerintahan

Rancangan Perbup KSOTK Jember Sudah Diterima Pemprov Jatim

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerima rancangan peraturan bupati mengenai kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) Kabupaten Jember.

Hal ini dikemukakan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jatim Jempin Marbun, saat dihubungi via ponsel, Rabu (29/1/2020). “Sudah disampaikan kepada kami. Sekarang proses fasilitasi,” katanya.

Jempin mengatakan, fasilitasi ini akan disesuaikan dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. “Sesegera mungkin (akan dilakukan fasilitasi),” katanya.

Pengiriman rancangan perbup ini sesuai dengan hasil rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Direktur Fasilitasi Kelembagaan Makmur Marbun dan diikuti sejumlah pejabat kementerian, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Jember, Selasa (21/1/2020). Rapat itu melahirkan sejumlah keputusan.

Pertama, Pemerintah pusat memerintahkan Pemerintah Kabupaten Jember agar mematuhi rekomendasi Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Timur yang terbit pada November dan Desember 2019.

Kedua, penataan kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) harus didasarkan pada KSOTK yang telah diundangkan dalam peraturan daerah pada 1 Desember 2016.

Ketiga, bupati Jember diminta menyampaikan Rancangan Perbup tentang KSOTK kepada Biro Hukum Provinsi Jatim paling lambat lima hari setelah pelaksanaan rapat itu. Biro Hukum Provinsi memfasilitasi rancangan perbup itu paling lambat dua hari kerja terhitung sejak diterima usulan dari bupati.

Pengisian jabatan disesuaikan dengan rekomendasi yang ditetapkan Komite Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pelantikan hasil penataan jabatan berdasarkan KSOTK baru dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Mendagri.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi akan berkonsultasi lagi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan perintah Mendagri Tito Karnavian oleh Pemkab Jember.

Medio November 2019, Mendagri memang memerintahkan tiga hal untuk dilaksanakan Pemkab Jember melalui Pemprov Jatim. Pertama, pencabutan belasan surat kepusan mutasi. Kedua, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja). Ketiga, tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Itqon berharap agar perintah Mendagri ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. “Jangan kita disuguhi oleh akrobat akal-akalan hanya untuk menghindari sanksi atau mengakali instruksi atau rekomendasi mendagri,” katanya. DPRD mendorong perintah dilaksanakan apapun risikonya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar