Politik Pemerintahan

Rakor Lintas Sektoral Larangan Mudik di Kota Mojokerto, Ini Hasilnya

Rakor lintas sektoral di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Terkait Surat Edaran Larangan Mudik, Kapolresta Mojokerto bersama Forkopimda Kota dan Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral, Selasa (27/4/2021).

Rakor digelar juga dalam rangka Kesiapan Pengamanan Operasi Ketupat Semeru 2021 di wilayah hukum Polresta Mojokerto.

Bertempat di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, turut hadir Wakil Wali Kota Mojokerto, Bupati Mojokerto, Dandim 0815, Dandenpom V/2 Mojokerto, Kasubgar Mojokerto, Para Kepala OPD baik Kota maupun Kabupaten Mojokerto, para tokoh agama tokoh masyarakat dari MUI, FKUB, NU dan Muhammadiyah, Kepala Kantor Kemenag Mojokerto, Camat dan Lurah se Kota Mojokerto, Pengusaha.

Kapolresta Mojokerto, AKBP Deddy Supriadi mengatakan, rakor lintas sektoral digelar lantaran berkaca dari peristiwa lonjakan ataupun yang diistilahkan tsunami Covid-19 yang ada di India.

“Ahli epidemiologi Unesa menyampaikan bahwa hingga saat ini sejak peristiwa Covid-19 varian virus itu ternyata sudah sebanyak 5.775 yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Hal tersebut, lanjut Kapolresta, bisa dipertanggungjawabkan oleh ahli epidemiologi. Muncul varian virus baru yang bisa melakukan penularan yang begitu cepat daripada virus sebelumnya. Ahli epidemiologi menjelaskan, jika virus awal yang ada di Cina pada saat ini sudah tidak ada lagi di Indonesia, tapi variannya ternyata sudah sebanyak 5.775.

“Ini sungguh mengagetkan kita bersama. Sehingga melalui Satuan Tugas Covid Pusat berupa addendum Nomor 13 Surat Edaran Tahun 2021 yang menjelaskan ada perpanjangan larangan mudik. Kami melakukan penyekatan, sejak tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei 2021. Kita juga melakukan himbauan secara masif, baik melalui tokoh agama maupun dari para Pejabat Pemkab/Pemkot Mojokerto,” katanya.

Penyekatan dilakukan di wilayah perbatasan dengan pemeriksaan surat kesehatan. Setiap pengendara ataupun orang yang mencoba melintas harus dilengkapi surat kesehatan dan akan dilakukan rapid test di lokasi. Apabila pemudik positif akan di karantina dan jika tidak ada kelengkapan surat akan dilakukan putar balik.

Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto mengatakan, TNI/Polri tidak mungkin akan bisa mengerjakan sendiri tanpa kerja sama pemda setempat. “Sehingga dibutuhkan sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan akan adanya larangan-larangan yang harus kita laksanakan,” ujarnya

Surat Edaran dari Satgas Covid-19 Pusat bertujuan untuk mengantisipasi pergerakan penduduk yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan Covid-19. Meski kondisi di Mojokerto masih bisa dikendalikan, namun tidak boleh lengah. Kejadian di India, Turki dan lain bisa dijadikan contoh. Pemerintah mengumumkan sudah bisa mengendalikan namun menjadikan masyarakat bersukacita di luar kontrol.

“Sehingga terjadi penumpukan setelah kegiatan agama, sampai 5 juta orang berkumpul di dalam satu tempat sehingga setelah kegiatan itu angka Covid-19 di negara India terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa orang yang sudah memasuki negara kita, ada salah satu oknum yang mengijinkan orang-orang dari India ini juga masuk di negara kita,” urainya.

Dandim meminta agar semua mensosialisasikan wajib lapor bagi masyarakat yang datang di tingkat Desa dan RT. Pasalnya, Satgas Covid-19 sudah disiagakan di tingkat desa yang berbatasan langsung dengan wilayah lain. Yakni dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang semuanya sudah tersistem. [tin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar