Politik Pemerintahan

Raih WTP, Prestasi 35 Daerah Tuai Apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Prestasi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad. Prestasi itu adalah opini WTP dari BPK

“Saya apresiasi kinerja pemerintah daerah di 35 Kabupaten dan Kota se Jatim yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada para Bupati dan Walikota dari 35 Kab/Kota tersebut yang hari ini mendapatkan penghargaan dari Pemerintah RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yg dinilai sangat baik,” kata Sadad, Rabu (2/10/2019).

“Semoga prestasi ini bisa di pertahankan pada Tahun Anggaran berikutnya. Kita memiliki pekerjaan rumah (PR) terhadap 3 Kab/Kota lainnya yang belum mendapatkan opini WTP, yaitu Kota Pasuruan, Kab Jember, dan Kab Tulungagung. Tentu ini PR bagi Gubernur dan DPRD untuk bersama-sama melakukan asistensi, supervisi, dan bimbingan teknis agar ketiga kab/kota itu bisa berprestasi seperti kab/kota lainnya,” tambahnya.

Salah satu aspek yang penting dari suatu pelaporan keuangan pemerintah daerah, menurut politisi Gerindra ini adalah akuntansi. Di era sekarang sistem akuntansi semakin modern, sehingga lebih membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian laporan keuangan.

“Oleh karena itu mutlak harus meningkatkan skill staf menjadi lebih mahir atau merekrut staf baru yang adaptatif terhadap perkembangan akuntansi modern. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan publik, karena pada hakikatnya pemerintah mengelola public fund yang harus di pertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.

“Di samping itu juga perlu kesadaran bahwa pemerintah daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dan DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah sesuai dalam UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka peran dan fungsi DPRD dalam mengontrol Kepala Daerah harus dalam frame untuk menciptakan suatu pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, bukan untuk menghakimi. Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD yang harmonis akan sangat urgen dalam konteks ini,” lanjut Sadad.

Untuk tiga kab/kota yang masih belum optimal dalam penyusunan LKPD, Sadad memiliki analisas tersendiri. “Menurut informasi yang saya terima dikarenakan memiliki hubungan yang belum harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD nya,” ujarnya.

Sebagai informasi, penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. [ifw/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar