Politik Pemerintahan

PWI Pamekasan Sepakat Apresiasi 4 Lembaga Pers Soal Omnibus Law

Pamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menyepakati apresiasi PWI Pusat, AJI, IJTI dan LBH Pers tentang penilaian atas Omnibus Law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini.

Keempat organisasi profesi dan lembaga pers tersebut prinsipnya tetap menginginkan terwujudnya iklim pers yang bebas, demokratis dan searah dengan cita ideal pers sebagai penyanggah empat pilar negara yang menganut sistem demokrasi.

“Sebenarnya apa yang disampaikan PWI pusat, AJI, IJTI dan LBH pers sudah ideal dan merupakan representasi dari keinginan insan pers di negeri ini. Sehingga adanya upaya yang bisa membelenggu kebebasan pers harus diperjuangkan dan ditolak,” kata Ketua PWI Pamekasan, Abd Aziz, Kamis (20/2/2020).

Pada sisi lainnya, pihaknya juga menilai jika semangat pemerintah untuk mempermudah berbagai jenis investasi demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk dukungan dari insan pers.

“Secara pribadi kami mengakui keinginan pemerintah terkait rancangan ini juga memiliki tujuan baik. Maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah melibatkan semua pihak, baik insan pers pengusaha pers dan institusi yang memang dipercaya oleh pemerintah untuk menangani pers, dalam hal ini adalah Dewan Pers,” ungkapnya.

Namun tidak kalah penting, semangat mempertahankan iklim kebebasan pers yang demokratis juga harus didukung penuh. “Bagaimanapun kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanah reformasi, tapi disisi lain bahwa niat baik pemerintah dalam berupaya mempermudah regulasi usaha demi memakmurkan perekonomian masyarakat juga harus diapresiasi,” tegas pewarta LKBN Antara.

Bahkan pewarta jebolan Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menilai jika sistem pers di Indonesia yang diterapkan sejumlah perusahaan media lebih banyak pada sistem pers tanggungjawab sosial dibanding sistem pers liberal, demokratis dan sistem pers komunis.

“Prinsipnya sistem ini memang lebih tepat, karena pers diposisikan sebagai bagian dari pilar keempat dalam demokrasi yang berperan ikut mendorong program-program yang pro pada kepentingan publik dan berpihak pada rakyat kecil, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku di negeri ini,” jelasnya.

Hanya saja dalam prakteknya, justru sebagian insan pers dan perusahaan pers belum sepenuhnya menerapkan hal tersebut. Sehingga sangat wajar jika di satu sisi pemerintah memiliki keinginan untuk mengubah menjadi lebih baik, dan seirama dengan cita politik pemegang kendali kuasa.

“Terpenting yang perlu dilakukan ke depan adalah memadukan antara para pihak yang sama-sama memiliki keinginan baik ini. Sebab diakui atau tidak bahwa negara yang kuat itu apabila didukung oleh pers yang sehat,” pungkasnya. [pin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar