Politik Pemerintahan

PWI dan AJI Setuju DPRD Jember Gugat Keterbukaan Informasi Pemda

Jember (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia setuju DPRD Jember, Jawa Timur, mengambil langkah-langkah untuk menggugat keterbukaan informasi pemerintah daerah setempat.

“Kami berharap pemerintah, DPRD, dan lembaga publik membuka keterbukaan informasi publik seluas-luasnya, apalagi menyangkut kebijakan pemakaian anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Percuma jargon ‘melawan korupsi’, tapi dari sisi transparansi tidak pernah terjadi,” kata Sutrisno, perwakilan dari PWI Jember, dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, di gedung DPRD Jember, Senin (4/5/2020) malam.

Sutrisno menyoroti sulitnya mendapatkan akses terhadap rencana anggaran pendapatan belanja daerah, rencana kegiatan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, dan lain-lain.

“Di Jember jangankan hal-hal menyangkut anggaran, pejabat untuk berkomentar menanggapi suatu persoalan pun yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak jarang-jarang,” katanya.

Sutrisno juga menyoroti kejelasan asal-usul anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 479 miliar. Ia meminta DPRD Jember meminta rincian Peraturan Kepala Daerah APBD 2020.

“DPRD Jember punya hak budgeting. Kalau tidak dikasih, ya gugat saja ke Komisi Informasi Publik. Selama ini ketika tidak dapat dokumen, DPRD paling banter menyatakan statement di media massa. Tidak pernah menempuh jalur yang disediakan negara: silakan menggugat ke Komisi Informasi,” katanya.

AJI Jember juga kecewa dengan informasi penanganan Covid-19. “Jangankan diakses masyarakat, diakses wartawan juga sulit. Akhirnya kemarin terjadi beberapa misinformasi di masyarakat. Kami melihat karena akses informasi yang tertutup. Seharusnya di Gugus Tugas Covid-19 ada juru bicara yang diambil dari orang (lembaga) kesehatan. Dinas Kominfo oke (jadi juru bicara), tapi harus mengerti detail,” kata Sri Wahyunik, juru bicara AJI Jember.

“Keterbukaan informasi masih jadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Jember. Ini setiap tahun kami serukan, tapi tidak pernah ada perbaikan. Pemkab Jember berada di urutan 27 untuk pemeringkatan keterbukaan informasi pada 2018. Pada 2019, malah jelek: Jember di urutan 38 (dari 38 kabupaten dan kota di Jatim),” tambah Wahyunik.

AJI juga mengkritik ketiadaan laman khusus Pemerintah Kabupaten Jember untuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. “Perda APBD 2019 seharusnya masuk di JDIH. Tapi tidak punya. Jember masih nempel di Pemprov Jatim. Beberapa daerah lain punya laman sendiri,” kata Wahyunik.

Sebagaimana Sutrisno, Wahyunik juga berharap DPRD Jember bisa mendorong perbaikan di tubuh pemerintah kabupaten. “Ketika ini bisa gol, saya pikir Dewan juga tak perlu ditantang sengketa yudikasi di Komisi Informasi. Tapi kalau mau dicoba, bagus itu,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar