Politik Pemerintahan

Putus Kontrak THL Banyuwangi, Tiga Fraksi Menolak, Demokrat Usul Bentuk Pansus

: Ilustrasi tes CPNSD Kabupaten Banyuwangi 2020. (dok/ rindi)

Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemutusan kontrak kerja Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkab Banyuwangi masih menuai beragam tanggapan. Tiga fraksi di DPRD Banyuwangi, Golkar, Demokrat dan PKB menolak keras kebijakan pemerintah setempat itu.

Alasan mereka tidak lain, karena pertimbangan dampak sosial pasca pemutusan kontrak tersebut. Apalagi, kondisi iklim ekonomi di Banyuwangi belum begitu pulih di tengah pandemi Covid 19.

“Kami Partai Demokrat menolak keras. Kami minta supaya tidak ada pemutusan kontrak kerja terhadap THL. Lebih-lebih saat ini perekonomian lagi sulit karena pandemi Covid-19,” ucap Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto sekaligus Wakil, Jumat (12/3/2021).

Michael meminta Bupati Banyuwangi agar mengkaji ulang serta menganulir kebijakan memberhentikan ratusan THL itu. Karena keputusan itu dinilai sebagai langkah yang tidak manusiawi.

“Saya minta dengan hormat kepada Bupati Banyuwangi untuk meninjau ulang keputusannya terkait pemutusan kontrak kerja THL,” katanya.

Fraksi Demokrat, kata Michael, akan menggunakan hak politik menyikapi hal ini. Pihaknya akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar membentuk panitia khusus (pansus) terkait pemecatan ratusan THL.

“Jika aspirasi ini tidak didengarkan, maka kami Demokrat akan mengusulkan membuat pansus,” terang Ketua Partai Demokrat Banyuwangi ini.

Penolakan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar Umi Kulsum. Pihaknua menyebut, Pemkab Banyuwangi seharusnya melindungi THL yang sudah mengabdikan dirinya kepada pemerintah. Bukan justru melakukan pemecatan secara masal di tengah pandemi seperti saat ini.

“Kita menolak keras, karena tidak tepat memberhentikan THL di masa pandemi. Momennya tidak pas. Saat normal saja mereka (THL) masih kesulitan ekonominya. Kok ini diberhentikan saat kondisi susah seperti saat ini,” ungkapnya.

Pemutusan kontrak kerja THL ini, lanjut Umi, akan menyumbang kesenjangan sosial di Banyuwangi. Seperti menambah angka pengangguran baru di tengah masyarakat.

“Kami minta agar (THL yang dipecat) dikembalikan. Karena secara otomatis mereka sudah menjadi pengangguran baru. Kalau pengangguran banyak kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB Khusnan Abadi menyebut kebijakan itu ada yang tidak beres. Sehingga, FPKB turut menolak atas pemutusan kontrak THL itu.

“THL ini tidak salah. Mereka mendaftar karena ada peluang. Yang salah, adalah pembuat kebijakannya. Dulu direkrut kok sekarang seolah-olah tidak dibutuhkan. Kalau kemudian tiba-tiba di pecat berarti dulu perencanaannya salah,” terangnya. (rin/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar