Politik Pemerintahan

Puluhan Warga Jember Demo di Surabaya, Dukung Khofifah Bertindak Tegas

Jember (beritajatim.com) – Sedikitnya 50 orang warga Kabupaten Jember berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (15/10/2020). Mereka mendukung Gubernur Khofifah Indar Parawansa bertindak tegas terhadap Bupati Faida menyusul terbitnya surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 1 Oktober 2020.

Warga tersebut tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember. “Ada beberapa elemen ikut bergabung. Ketika kami inventarisasi, rencananya ada enam rombongan, masing-masing satu bus. Tapi setelah bernegosiasi denga pemerintah provinsi, akhirnya kami berangkat satu bus,” kata Kustiono Musri, koordinator aksi.

Mereka bertemu dengan Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono di Ruang Rapat Brawijaya, Kantor Gubernur Jatim. Pertemuan berlangsung tertutup. “Kami membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah Jember, terutama dengan adanya surat Kemendagri pada 1 Oktober kemarin,” kata Kustiono.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik itu dijelaskan, bahwa bupati Jember hingga saat ini tidak pernah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah pada 3, 6, dan 7 Januari 2020.

Sebelumnya, Bupati Jember Faida telah melantik 179 orang pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada 3 Januari 2020, 185 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas pada 6 Januari 2020, dan 362 orang pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas pada 7 Januari 2020.

Selain itu, Menurut Akmal, bupati hingga saat ini belum melakukan penyelesaian atau pengundangan produk hukum daerah mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana hasil klarifikasi terakhir dengan pada saat pertemuan koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan Pemerintah Kabupaten Jember di Kementerian Dalam Negeri, 7 Juli 2020.

Akmal juga membantah telah merestui proses kenaikan pangkat reguler aparatur sipil negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada April 2020, sebanyak 1.624 orang, yang surat keputusan kenaikan pangkat tersebut diserahkan Bupati Faida pada 3 Agustus 2020.

“Tidak benar Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas berdasarkan perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Akmal dalam surat itu.

Dalam pertemuan dengan Heru, Kustiono dan kawan-kawan menagih jatuhnya sanksi untuk Faida. “Kami selama ini dituduh membuat onar, hanya benci kepada Bupati Faida karena taik dapat proyek, sehingga karena tidak adanya sanksi, ada sebagian publik yang bisa jadi percaya bahwa apa yang kami suarakan tidak benar. Ini yang coba kami sampaikan kepada pejabat provinsi,” kata Kustiono.

“Kami mohon kepada gubernur untuk membantu kami menyuarakan kebenaran. Mohon gubernur bisa membuat statement atau menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dengan begitu publik tidak dibodohi dengan adanya pelanggaran tanpa sanksi,” kata Kustiono.

Kustiono mengingatkan sejak pemeriksaan khusus dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap birokrasi di Jember pada Maret 2019 dan ditemukan adanya pelanggaran, sudah lebih dari satu tahun tidak ada sanksi untuk Bupati Faida. “Kalau tidak ada sanksi, akhirnya karena sekarang masa kampanye, seolah-olah gerakan ini ditumpangi kepentingan politik. Padahal kesalahan ini terjadi hampir dua tahun lalu,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar