Politik Pemerintahan

Puluhan Warga Jember Demo di Kantor Gubernur Jatim

Demo Puluhan Warga Jember di Pemprov Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Puluhan orang warga Kabupaten Jember yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (27/8/2020). Mereka menuntut Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera menjatuhkan sanksi untuk Bupati Faida.

Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Aksi Kustiono Musro mengatakan, Mendagri telah menandatangani surat tertanggal 15 Juli 2020 bernomor 970/4072/SJ. “Isinya memerintahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan DPRD Kabupaten Jember untuk harus melaksanakan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan secara tegas, terhadap pelanggaran implementasi merit system dan pelanggaran terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing,” katanya.

Menurut Kustiono, DPRD Jember sudah melaksanakan perintah surat Mendagri. “Seminggu setelah terbitnya surat tersebut, pada 22 Juli 2020, mereka menggunakan hak konstitusinya dengan menjalankan hak menyatakan pendapat,” katanya.

Dalam sidang paripurna tersebut, secara aklamasi 47 anggota DPRD Jember menyetujui usulan pemecatan Bupati Faida secara politis. “Kemudian, kapan gubernur melaksanakan perintah pemerintah pusat? Hari ini kami hadir di sini, untuk mengetahui bagaimana sikap gubernur,” kata Kustiono.

Perwakilan pengunjuk rasa ditemui Inspektorat Helmy Perdana Putera, Kepala Biro Pemerintahan Jempin Marbun, dan Kepala Biro Hukum Lilik Pudjiastuti. Dalam pertemuan yang disiarkan langsung melalui Facebook oleh demonstran, Helmy menjelaskan, bahwa gubernur telah menugaskan dirinya untuk menyelesaikan masalah. “Kami bekerja sesuai aturan,” katanya.

Helmy menegaskan, Pemprov Jatim tidak membela siapapun. “Kita bicara aturan, dan kami memeriksa ke sana (ke Jember). Dan hasil pemeriksaan kami ini jadi tolok ukur. Kami tahu permasalahan sebenarnya. Kami sudah jelaskan kesalahan ada di pihak mana (dalam persoalan di Jember), dan kami jelaskan sesuai prosedur. Jadi bukan mengarang,” katanya.

Helmy bahkan melakukan cek fisik administratif kepatuhan Pemkab Jember terhadap surat rekomendasi Mendagri yang diterbitkan pada 9 November 2019. Dari sana, ia berani menyimpulkan pihak yang bersalah dalam persoalan di Jember. Hasil pemeriksaan ini sudah dilaporkan ke Gubernur Khofifah dan Mendagri Tito Karnavian. Inspektorat sudah memberikan semua data hasil penyelidikan dan kajian persoalan di Jember.

Usai pertemuan, Kustiono mengaku tidak puas. “Persepsi kami, dari surat mendagri, kewenangan (penjatuhan sanksi) sudah dilempar ke gubernur. Tapi ternyata pihak pemprov menganggap tak punya kewenangan, karena kewenangan ada pada pemerintah pusat. Tapi kami sedikit agak lega, karena tahu pemprov sebenarnya sudah serius untuk memberikan sanksi,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar