Politik Pemerintahan

Puluhan Warga Desa di Malang Unjukrasa Kasus ADD

Malang (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, berunjuk rasa di depan Kantor Pendopo Pemkab Malang Jalan Raya Panji Kecamatan Kepanjen.

Sambil membentangkan sejumlah poster, warga menuntut agar dugaan kasus penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2017-2018 segera dituntaskan.

Aksi unjuk rasa ini setelah warga desa, cukup lama mengajukan pengaduan ke Polres Malang sejak Mei 2019 lalu. Meski ada kerugian negara dari hasil audit, warga beranggapan jika penanganan kasus tersebut berlarut-larut.

Usai berorasi, perwakilan warga desa ditemui Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti. Pengunjuk rasa dibawa ke Ruang Rapat Raden Panji Pulung Jiwo, Pendopo Pemkab Malang, Kepanjen, di Lantai 2.

“Tujuan kami demo hari ini, berkenaan dengan saran penyidik tipikor karena penyidik kesulitan mencari saksi ahli. Saksi ahli dalam hal ini inspektorat. Namun harus menunggu surat ijin Bupati Malang. Seharus inspektorat bisa dipanggul kapanpun,” terang Arif Samsudi, warga pengunjuk rasa dari Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Rabu (6/11/2019).

Menurut Arif, hasil audit inspektorat ada kerugian negara sebesar Rp 330 juta pada ADD/DD tahun 2017-2018. “Kades harus mengembalikan kerugian negara 10 hari setelahnya, apakah setelah mengembalikan dana ADD/DD bisa bebas dari kasus hukumnya?? Lalu bolehkah ADD/DD tahun 2019 dipinjam untuk mengembalikan kerugian negara tahun 2017-2018? Karena kades kami terpilih lagi sampai tahun 2024 mendatang,” tanya Arif.

Arif berharap kedepannya, masalah sekecil apapun di desa bisa diselesaikan ditingkat bawah. Dengan adanya penyalahgunaan ADD/DD, masyarakat Banjarsari terpecah belah. “Mohon Bupati dan Kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini. Pak Bupati dengan segera mengeluarkan ijin saksi ahli,” ujarnya.

Koordinator Pengunjukrasa Imam mengatakan, langkah demo yang diambil warga hari ini karena kasus tersebut cukup berlarut-larut. “Mohon pencerahannya pak, apakah masyarakat salah dengan melakukan langkah ini (Demo-red),” tegas Imam.

Menanggapi aksi warga, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti menjelaskan, sudah tiga kali dirinya dikomplain warga Banjarsari karena tidak pernah bertemu.

“Terimakasih sebelumnya, tiga kali kita tidak bertemu karena ada pekerjaan yang tidak bisa kami tinggalkan dan diwakilkan. Sampai saya jadi viral. Kami inspektorat ini sebagai pengawas internal pemerintah. Warga sudah mengadukan ke inspektorat dan bupati. Termasuk pengaduan ke Polisi sekitar tanggal 25 mei 2019. Dan dari Polres sudah kami terima pengaduan itu serta sudah kita tindalanjuti,” beber Tridiyah.

Ia menambahkan, terkait kasus di desa Banjarsari, Ngajum, inspektorat berpedoman pada UU sistem adminidtrasi negara nomer 30 tahun 2016. “Berangkat dari situlah, pemerintah melakukan MoU terkait menangani pengaduan masyarakat yang terjadi di desa. Kita sudah lakukan audit. Secara umum hasilnya sudah selesai apakah ada kerugian negara? Dalam UU memang harus dikembalikan waktunya 10 hari sampai 60 hari..tapi itu bukan upaya melindungi,” urainya.

Masih kata Tridiyah, kades Banjarsari sudah mengembalikan uang kerugian negara melalui rekening desa ke bank Jatim pada tanggal 2,3, dan 4 Oktober 2019 dengan nilai mencapai Rp 300 juta lebih. “Secara hukum administrasi kades tidak menikmati hasil ADD/DD. Kita juga punya perda tentang desa. Sehingga, akan kita buat sangsi teguran tertulis setelah dana dikembalikan. Karena apa yang dilakukan yang bersangkutan, kesalahan administrasi,” pungkasnya. (yog/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar