Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Puluhan Ribu Warga Belum Terekam E-KTP, DPRD Surabaya: Sengaja dan Males Beda Tipis

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna.[Foto/Ade Mas Satrio].

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna menyebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) lambat dalam perekaman e-KTP.

Ayu bercerita, saat dia berkunjung ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjendukcapil Kemendagri) menemukan fakta bawah masih ada 85 ribu lebih warga Surabaya belum melakukan perekaman e-KTP.

Menurutnya, dengan adanya fakta tersebut patut diduga ada unsur kesengajaan, apalagi terkait penambahan kursi di DPRD Surabaya. Berdasar UU Nomor 7 Tahun 2017, kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 3 juta jiwa, bisa memiliki 55 anggota DPRD. Saat ini, hanya ada 50 anggota DPRD di Kota Surabaya.

Namun saat ini, jumlah penduduk di Kota Surabaya tak kunjung mencapai angka 3 Juta penduduk. “Sengaja dan males ini beda tipis,” kata ayu di DPRD Surabaya, Jumat (1/4/2022).

Ayu menegaskan agar Dispendukcapil segera turun dalam menangani masalah perekaman data kependudukan. “Hampir mendekati 86 ribu yang belum perekaman. Ini adalah kelalaian Dispendukcapil Surabaya. Padahal kita sudah memberikan peluang untuk menambah tenaga kontrak sampai di tingkat kelurahan. Kalau belum beres juga berarti ada apa dengan pekerjaan dispendukcapil,” katanya.

Ayu menduga, yang dilakukan oleh dispendukcapil selama ini hanya sebatas pendataan, tak sampai eksekusi. Padahal yang terpenting menurutnya tindaklanjut usai dilakukan konfirmasi data.

Dia mendorong dispendukcapil untuk jemput bola melakukan perekaman. “Kalau dari dulu, mulai hulu ke hilir ya pendataan terus. Tetapi bagaimana dengan perekamannya, maka kita minta harus jemput bola. Kita imbau dispendukcapil serius dan konsen menangani masalah ini,” katanya.

Politisi Golkar ini akan menyeret dispendukcapil ke ruang rapat. Hal ini untuk menekan Dispendukcapil Surabaya menuntaskan masalah perekaman ini.

“Jadi kita juga diminta untuk mendorong agar dispendukcapil benar-benar bekerja dan jangan hanya mem-booming-kan program namun pelaksanaannya tidak jelas. Nanti akan kita panggil dispendukcapil dalam waktu dekat,” katanya.[asg/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar