Politik Pemerintahan

Puluhan Mahasiswa PMII Tuban Luruk Kantor Dinsos Tuban

Tuban (beritajatim.com) – Buntut dengan adanya kasus penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari jenis bantuan daging yang kondisinya busuk, puluhan aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban melakukan aksi turun jalan meluruk kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tuban.

Dengan ditemukannya permasalahan penyaluran BPNT itu, para mahasiswa menduga jika ada penyimpangan maupun adanya dugaan oknum yang bermain-main dengan bantuan itu. Sehingga mereka menuntut kepada pihak Dinsos mengusut secara tuntas dugaan adanya penyimpanangan dalam kasus penyaluran BPNT itu.

Pantauan beritajatim.com di lapangan, dengan membawa sejumlah tulisan yang berisikan tuntutannya, puluhan mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam PMII Tuban itu langsung meluruk kantor Dinsos yang berasa di jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kota Tuban. Mereka kemudian melakukan orasi di depan kantor dinas tersebut.

Dalam orasinya, aktivis mahasiswa itu menyuarakan bahwa penyaluran program BPNT di Tuban masih terjadi praktek yang tidak sesuai aturan dan masih banyak penyimpangan di lapangan. Seperti masih ditemukannnya daging ayam busuk yang tak layak konsumsi yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program tersebut.

“Usut tuntas penyimpangan yang terjadi dalam program BPNT. Warga miskin jangan sampai jadi korban,” teriak Choirul Aziz, Korlap aksi saat melakukan orasi di depan kantor tersebut.

Selian itu, massa aksi juga menuding program tersebut menjadi ajang politik bisnis kemiskinan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan problematika tersebut, PMII Tuban memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dinsos Tuban agar penyaluran program tersebut tepat sasaran dan sesuai aturan.

Yakni dalam rekomendasi pertama, para mahasiswa itu meminta pihak Dinsos Tuban menghentikan kerjasama penyaluran bantuan itu dengan mafia BPNT. “Hindari proses kapitalisasi dan monopoli program BPNT. Berikan kebebasan kepada KPM untuk menentukan kualitas bahan pangan ketika bertransaksi di e-warong atau agen,” tambah M Chanif Muayyad, Ketua PC PMII Tuban yang ikut dalam aksi itu.

Selain itu, para aktivis mahasiswa itu meminta kepada Kepala Dinas Sosial untuk menindak tegas proses monopoli yang dilakukan agen dan suplier dalam penyaluran program BPNT. Serta mendorong supaya komponen bahan pangan yang diberikan kepada KPM harus sesuai aturan serta layak konsumsi.

“Tindak tegas pendamping BPNT yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, bukan hanya mengawasi jumlah keseluruhan bantuan tetapi, juga mengawal dan memastikan bahwa bantuan tersebut di terima oleh KPM yang benar-benar miskin dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Joko Sarwono, selaku Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban langsung menemui puluhan mahasiswa yang melakukan aksi di depan kantornya tersebut. Joko Sarwono mengapresiasi atas masukan dari para aktivis PMII Tuban terkait dengan proses dan mekanisme penyaluran BPNT di wilayah Tuban supaya tepat sasaran itu.

“Kami akan melakukan evaluasi secara total mulai kinerja agen hingga supliyer. Apa yang menjadi saran atau masukan akan kita akomodir seluas-luasnya, dan akan kita sampaikan kepada pimpinan agar KPM menerima sesuai haknya,” ungkap Joko Sarwono, Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban.[mut/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar