Politik Pemerintahan

Pulau Tabuhan Disewakan, DPRD Banyuwangi Ajukan Interpelasi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan wisata di Pulau Tabuhan, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo masih menuai pro-kontra. Pasalnya, ada sebagian warga yang tidak menghendaki pulau seluas 5,3 hektar tersebut dikembangkan.

Sementara, Pemerintah Daerah telah melibatkan pihak investor asing dalam rencana pengembangannya. Investor itu adalah EBD Paragon disebut bermarkas di Singapura.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus menyebut, pengembangan Pulau Tabuhan tidak bisa dilakukan secara gegabah. Pihak Legislatif akan mempelajari lebih detail dan rigit. “Terkait dengan MoU dan apa kesepakatan Pemda dengan pihak ketiga, terkait dengan penyewaan itu juga,” jelas Mahrus, yang juga politisi PKB ini, saat dihubungi, Kamis (27/2/2020).

Bahkan, kata Mahrus, DPRD juga berinisiatif untuk membuat interpelasi kepada Bupati Banyuwangi. Hal ini untuk mengetahui secara rinci, detail sesuai data. “Sudah ada inisiatif dari temen-temen anggota DPR untuk membuat interpelasi, jadi kita ingin bertanya agar supaya tidak katanya-katanya. Semuanya harus berbasis data dan ini juga akan kita lakukan di bulan-bulan,”.

“Kalau untuk kapan, ini kan masih dalam proses. proses interpelasi ini kan ada aturan mainnya sesuai dengan di DPR gitu,” jelasnya.

Ali Mahrus juga menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui adanya perjanjian sewa Pulau Tabuhan antara Pemda dan pihak investor. Terlebih adanya rencana ini, justru timbul berbagai polemik di Banyuwangi.

“Kalau sepengatahuan kami secara rinci, kapan MoU ditandatangani, awalnya kita memang tidak tahu, cuma masih dalam proses, kita akan menggali dan memperbanyak informasi. Selain itu juga ini menimbulkan polemik di Banyuwangi baik yang pro maupun kontra,” pungkasnya. [rin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar