Politik Pemerintahan

Pukat UGM: UU Pemilu adalah UU Korup

Jember (beritajatim.com) – Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Oce Madril menilai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah undang-undang korup.

“Pertama, aturan money politics-nya tidak tegas. Banyak hal yang tidak tegas, misalnya tidak ada sanksi tegas, pembatasan-pembatasan dalam pengusutan perkara money politics, kemudian lembaga yang mengusut money politics itu tidak efektif,” kata Oce, usai acara seminar nasional mengenai ‘people power’, di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/5/2019).

Catatan lainnya terkait dengan dana kampanye. “Sumber dana kampanye tidak diatur jelas. Kemudian karena banyak lubang dalam pengaturan itu, akhirnya kita tidak bisa menutup peluang potensi korupsi di dana kampanye. Maka muncul dana-dana gelap dalam kampanye. Laporan dana kampanye juga lebih banyak formalitas,” kata Oce.

“Jadi prinsip anti korupsi dalam UU Pemilu harus melihat betul pendanaan kampanye atau pendanaan politik. Itu harus diatur sedemikian rupa, harus serigid mungkin dan batasan-batasannya harus jelas. Sekarang yang kita lihat aturannya sangat longgar,” kata Oce. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar