Politik Pemerintahan

Puan Maharani: BPK Harus Pastikan Pengelolaan APBN Transparan dan Akuntabel

Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta (beritajatim.com) – Pimpinan DPR menerima kedatangan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV kompleks Parlemen. Pertemuan dalam rangka konsultasi Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Pimpinan DPR yang hadir Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi tiga orang Wakil Ketua DPR RI yakni Aziz Syamsudin, Rahmat Gobel dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna didampingi 4 orang anggota BPK RI yakni Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L. Tobing.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri para Kapoksi Komisi XI DPR RI antara lain Dolfie OFP (F-PDI Perjuangan), Soepriyatno (F-Gerindra), dan Fauzi Amro (F-Nasdem).

Dalam kesempatan itu, Puan mengatakan, Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Karenanya, Puan meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap pengelolaan pertanggung jawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel mengingat seluruh kementerian dan Lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020.

Menurut Puan, saat ini Pemerintah fokus dengan Pemulihan Ekonomi untuk menggerakan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN. “Hal ini menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi,” kata Puan, Selasa (30/6/2020).

Dia menambahkan, dampak Pandemi Covid-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu perlu kesamaan sense of crisis antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kondisi extra ordinary penanganan Covid-19 perlu langkah-langkah cepat namun terukur. Karena itu DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat .

DPR RI mendorong BPK untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektifitas, transparan, akuntabel dan kepatutan.

“DPR RI mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholder untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ujar Puan. [hen/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar