Politik Pemerintahan

PT SER Berikan Klarifikasi Tidak Hadiri Undangan RUPS

Bojonegoro (beritajatim.com) – PT Surya Energi Raya (SER) memberikan pernyataan sikap atas ketidakhadirannya dalam undangan pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Asri Dharma Sejahtera (ADS) yang seharusnya digelar Senin (20/7/2020).

Menurut pernyataan tertulis yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT SER, Diki Andikusumah, ketidakhadiran PT SER dalam pertemuan tersebut dinilai karena agenda-agenda yang diusung hanya sesuai keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sendiri tanpa ada pembicaraan dan kesepakatan bersama.

“Kami sudah berkirim surat tanggapan yang intinya bahwa pihak SER tidak akan menghadiri RUPS 20 Juli 2020 dikarenakan belum ada kesepakatan apapun antara SER dan Pemkab Bojonegoro terkait RUPS tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

Dalam surat tanggapan tersebut PT SER juga mengundang Pemkab Bojonegoro untuk menyelenggarakan RUPS pada tanggal 3 Agustus 2020 sekaligus membicarakan dan menyepakati agenda-agendanya.

Karena, menurut SER, jika belum ada kesepakatan antara pemegang saham terkait agenda dan urutan RUPS, maka dapat dipastikan bahwa RUPS yang dipaksakan tersebut cacat hukum dan tidak dapat terselenggarakan secara sah dan lebih lanjut tidak dapat mengambil keputusan apapun.

“Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya RUPS 20 Juli 2020 menjadi tidak sah, dalam surat kami telah menyampaikan ketidakhadiran kami dalam RUPS 20 Juli 2020 dan juga sekaligus mengundang pihak Pemkab Bojonegoro untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 3 Agustus 2020 di Surabaya,” ungkapnya.

Pemkab Bojonegoro sendiri menilai, bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS LB agar dilaksanakan sesuai dengan locus di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Hal itu disampaikan melalui surat resmi yang disampaikan kepada PT SER pada 17 Juli 2020 lalu.

Padahal, versi PT SER, merujuk UU nomor 40 tahun 2007 Pasal 76 ayat 4 tentang Perseroan Terbatas, RUPS tidak harus dilaksanakan di tempat dimana Perseroan berdomisili, namun bisa dimana saja sepanjang disepakati oleh para pemegang saham.

“Pemkab Bojonegoro seharusnya lebih fokus untuk menanggapi permasalahan utama yang sedang dihadapi ADS yaitu mengenai kepastian agenda dan urutan RUPS ADS dan bukan mempermasalahkan perihal lokasi diadakannya RUPS,” terangnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah saat dihubungi jurnalis beritajatim.com tidak memberi tanggapan hingga berita ini di tulis.

Sekadar diketahui, PT SER merupakan mitra BUMD milik Pemkab Bojonegoro, yakni PT ADS dalam pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Cepu. Dalam kerja sama pengelolaan PI Blok Cepu itu, PT SER merupakan penyandang dana bagi PT ADS, dengan skema kerjasama 75 persen masuk PT SER dan 25 persen akan diterima PT ADS. Pembagian kerjasama itu bisa diberikan setelah para pemegang saham melakukan RUPS. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar