Politik Pemerintahan

PSI: UMKM Menjerit Akibat Izin BPOM Berbelit dan Lama

Surabaya (beritajatim.com) – Pemulihan ekonomi masih akan menjadi tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2022 mendatang, sebagaimana disampaikan BAPPEKO pada forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), akhir Maret lalu.

Selaras dengan itu, pemerintah pusat juga akan fokus memperbaiki ekonomi di tahun mendatang. PSI Surabaya secara khusus mendorong penguatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM.

“Pertama kami mengapresiasi program pengembangan UMKM yang telah dilakukan Pemkot Surabaya. Langkah nyata seperti pendataan, fasilitasi pemasaran, kemitraan, dan pelatihan standarisasi UMKM mulai dijalankan. Tahun ini dan tahun depan harapannya bisa diperluas. Untuk UMKM pangan misalnya, bisa dipertimbangkan kerjasama dengan BPOM untuk pembinaan supaya mudah mendapatkan izin edar,” kata Yusuf Lakaseng, Ketua DPD PSI Kota Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Sebelumnya diketahui bahwa UMKM di Surabaya berjumlah hampir 27 ribu dan menopang lebih dari 90 persen perekonomian Kota. Bisnis makanan dan minuman (F&B) sendiri menyumbang sekitar 15 persen kekuatan ekonomi bersama dengan akomodasi.

Namun, karena pandemi, pertumbuhan sektor ini anjlok lebih dari 10 persen, paling buruk dibanding sektor yang lain. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi UMKM, terutama sektor makanan sangat diperlukan. “Di Surabaya ini kan jumlah UMKM-nya hampir 27 ribu, sangat banyak. Khusus sektor makanan dan minuman, kami mendapatkan laporan bahwa masih banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam hal perizinan, terutama izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Apalagi, UU Cipta Kerja disahkan beberapa waktu lalu, akan ada penyesuaian-penyesuaian yang berimbas pada mereka. Alangkah baiknya jika BPOM yang dikoordinasikan oleh pusat, bekerja sama dengan daerah untuk bersama-sama menyukseskan pemulihan ekonomi,” tambah Yusuf.

Yusuf juga menambahkan, seharusnya ketika UU Cipta Kerja sudah disahkan, implementasi dalam perizinan dapat lebih cepat. “UU Cipta Kerja telah memberi angin segar perizinan di percepat, termasuk izin UMKM tapi muncul masalah baru, khusus di UMKM makanan terkendala izin BPOM yang berbelit. Waktunya lama dan tidak ada arahan jelas dan kepastian. Bahkan, legalitas BPOM ini telah menjadi masalah serius karena usaha jadi terkendala, bahkan jadi alasan mereka dirazia oleh aparat,” tuturnya.

Sejauh ini memang sudah ada beberapa upaya dari pemerintah untuk membantu memberikan kemudahan perizinan untuk UMKM. Di Surabaya, tahun ini sekitar seribu usaha mikro ditargetkan akan naik kelas menjadi usaha kecil, setelah mengikuti program pemberdayaan dan pemberian kemudahan perizinan. BPOM sendiri juga dikabarkan telah mulai bekerja sama dengan Pemprov Jatim untuk melakukan pembinaan pelaku usaha dan beberapa binaan telah mendapat nomor SPP-IRT.

“Mendapatkan SPP-IRT ini memang relatif lebih mudah karena pelayanan dapat diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah. BPOM ini kan syaratnya lebih kompleks dan pelayanannya dijalankan oleh pusat. Perlu dipikirkan sinergi yang lebih kuat antara Pemkot dan BPOM untuk pembinaan UMKM. Apalagi BPOM ada kantor perwakilan di Surabaya, mestinya bisa dioptimalkan. Pengusaha ini kan butuh kecepatan dan kepastian, mumpung APBD 2022 sedang dalam tahap perencanaan, harapannya ada program sinergi yang bisa dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan ini,” pungkasnya. (tok/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar