Politik Pemerintahan

Pilkada Ngawi 2020

PSI: Memilih Kotak Kosong Tidak Melanggar Hukum

Surabaya (beritajatim.com) – Memilih kotak kosong adalah bagian dari demokrasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bidang Infrastruktur dan Keanggotaan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Yusuf Lakaseng saat melakukan konsolidasi politik di sejumlah pengurus cabang PSI di Kabupaten Ngawi, Minggu (29/11/2020)

“Memilih kotak kosong tidak melanggar hukum. Memilih kotak kosong juga merupakan kehendak rakyat dalam berdemokrasi,” tegas Yusuf melalui rilis yang diterima beritajatim.com.

Yusuf melanjukan, biasanya calon tunggal terjadi dalam Pilkada, karena calon petahana dianggap berhasil oleh masyarakat. Makanya jika disurvei kepuasan publik atas kinerjanya di atas 90 persen, sehingga tidak ada yang berani melawannya.

“Di Ngawi ternyata bukan itu yang terjadi, bahkan di sini kekuasaan politik yang ada dipersepsikan gagal oleh masyarakat. Ini karena selama pemerintahannya nyaris tidak ada kemajuan berarti. Munculnya calon tunggal di Ngawi karena siasat politik dengan memborong partai, menjegal lawan potensial yang akibatnya menghilangkan hak rakyat menentukan pemimpinnya,” jelasnya.

Yusuf mengatakan lagi, fakta ini adalah usaha nyata dari oligarki politik di Ngawi yang dinilai mengamputasi kedaulatan rakyat. “Dan, ini harus dilawan oleh masyarakat Ngawi dengan berbondong-bondong ke TPS memilih kotak kosong,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Ngawi 2020 hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) yaitu Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko (OK), yang diusung oleh 10 partai politik, pemilik 45 kursi di DPRD Ngawi. Secara otomatis, pada pemungutan suara mendatang lawannya adalah kotak atau kolom kosong.

“Kotak kosong adalah simbol kedaulatan rakyat melawan oligarki politik di Ngawi. Oleh karenanya DPP PSI menginstruksikan DPD PSI Kabupat Ngawi untuk turun ke rumah-rumah warga, hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan bahwa kotak kosong adalah pilihan. Kotak kosong akan menjadi simbol bersama untuk mengingatkan bahwa bagaimanapun rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi,” pungkas Yusuf. [tok/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar