Politik Pemerintahan

PSBB Jilid III Surabaya Raya Dinilai Wujud Kegagalan

PSBB: Foto Ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya memasuki tahap ke 3 yang dilakukan mulai tanggal 26 Mei sampai 8 Juni 2020. PSBB jilid ke 3 ini diputuskan oleh Gubernur Jatim atas kesepakatan kepala daerah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Keputusan ini dilakukan menyusul grafik penularan Covid-19 yang belum juga turun, melainkan justru cenderung naik. Bahkan Surabaya saat ini disebut sebagai kota dengan masyarakat paling banyak terpapar Covid-19 dengan jumlah hampir 2000 orang.

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony mengatakan, penerapan PSBB jilid 3 menunjukkan kalau penanganan pemerintah gagal. “Ini kan sama dengan anak sekolah yang tidak naik kelas, jadi harus mengulang lagi,” jelasnya.

Banyak faktor mengapa PSBB jilid 1 dan 2 gagal. “Bisa jadi ini karena tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah. Karenanya pemerintah harus tegas, kalau perlu ada sanksi. Tapi bisa jadi kegagalan sebelumnya karena pemerintah kota tidak punya skema yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19 ini,” tegasnya.

“Kalau masyarakat berontak berarti tidak ada skema penanganan yang jelas,” terangnya.

AH Thoni mencermati Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemkot Surabaya tidak berjalan maksimal.

Pelaksanaan PSBB, Petugas melakukan penyekatan dan mendata kendaraan yang masuk wilayah Surabaya.

“Tidak ada keputusan Presiden yang mengharuskan semua OPD bergerombol buat wedhang pokak. OPD tetap menjalankan tugas masing-masing terutama yang menangani persoalan ekonomi masyarakat.” tegasnya lagi.

Politisi yang juga aktifis LSM ini menjelaskan, pentingnya skema agar ekonomi masyarakat tetap berjalan ditengah pandemi. “Bagaimana perdagangan tetap berjalan, toko diperbolehkan buka, begitu pula warung PKL, dan pasar dengan protokoler kesehatan yang tepat” paparnya.

Kebijakan itu juga berlaku untuk sektor industri, sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi nasional.

“Ibaratnya satu keluarga ada yang sakit apa kemudian seluruh anggota keluarga berhenti beraktifitas untuk menjaga yang sakit, kan tidak. Ada yang menjaga dan yang lain tetap beraktifitas memenuhi kebutuhan ekonomi” pungkasnya.

Sebelumnya Paguyuban Arek Suroboyo mendatangi Gedung DPRD Surabaya. Mereka menyerukan agar PSBB tidak lagi diperpanjang.  “PSBB ini tidak hanya berdampak pada para wirausaha, melainkan juga para buruh. Kami dirumahkan tanpa bantuan dari pemerintah” kata Wiwin Ketua SBSI Surabaya, yang menjadi salah satu organisasi pendukung Paguyuban Arek Suroboyo.

Mereka meminta agar PSBB jilid 3 di Surabaya Raya dihentikan. “Kami bisa mati bukan karena virus Corona tapi karena kelaparan nanti” tegasnya.(ifw/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar