Politik Pemerintahan

PSBB Gagal, DPRD Jatim: Jangan Kambinghitamkan Masyarakat

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik diputuskan diperpanjang. Anggota DPRD Jatim H. Achmad Amir Aslichin meminta pemerintah tidak menyalahkan masyarakat. Semua pihak harus terlibat dan berperan mencegah penyebaran Covid-19.

Anggota Komisi B tersebut mengungkapkan, saat ini masyarakat sudah susah dan menderita. Jangan malah disalahkan oleh pejabatnya yang secara ekonomi tidak terpengaruh sama sekali oleh wabah virus corona.

“Saya sebagai wakil rakyat merasa sangat prihatin bila rakyat yang saya wakili disalahkan oleh pejabat-pejabatnya karena jadi penyebab harus diperpanjangnya PSBB,” katanya Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, belum berhasilnya penghentian pandemi Covid-19 menjadi tanggung jawab semua pihak. Apalagi semua memiliki peran masing-masing.

Masyarakat yang sudah susah dan menderita karena penghasilan menurun dan menganggur jangan dikambinghitamkan. “Belum berhasilnya penanganan Covid-19 melalui PSBB harus dievaluasi pemerintah. Masyarakat jangan jadi korban,” tukasnya.

Anggota Fraksi PKB yang akrab disapa Mas Iin ini mengingatkan para pejabat harus sadar diri bahwa penghasilan dan fasilitasnya yang tidak menurun itu adalah uang rakyat. Termasuk anggaran untuk penanganan dan penghentian Covid-19 itu juga bersumber dari rakyat.

“Rakyat sudah susah kok bisanya para pejabat tersebut merasa benar dan bekerjanya sudah maksimal, padahal kondisi belum berhasil. Ini adalah cermin dan prestasi dari kualitas kerja mereka sendiri,” tegasnya.

Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini juga meminta agar pemerintah mengevaluasi pemanfaatan anggaran yang sudah dikeluarkan selama penanganan Covid-19.

Mulai dari pemborosan, tidak tepat sasaran hingga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun politis pejabat elite. Dimana keleluasaan akses terhadap anggaran rentan untuk dipolitisir. “Evaluasi harus dilakukan agar PSBB tahap kedua bisa semakin maksimal,” terangnya.

Di sisi lain, para pejabat dì semua instansi juga harus mematuhi semua imbauan pemerintah. Mulai dari stay at home, work from home, social distancing dan physical distancing. Saat ini, imbuh Mas Iin, ada pejabat yang sering melanggar aturan itu. Mulai dari mengumpulkan massa, menimbulkan kerumuman dan keluyuran kemana-mana. (isa/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar