Politik Pemerintahan

Proyek Saluran Air Senilai Rp5,5 Miliar Diputus Kontrak

Kondisi proyek pembuatan saluran air tengah (U Getter) di Gang Kalimati IV, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto yang diputus kontrak oleh Pemkot Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Sedikitnya ada delapan proyek normalisasi saluran air tahun 2019 senilai Rp5,5 miliar di Kota Mojokerto diputus kontrak. Ini lantaran, proses pengerjaan proyek tersebut dinilai tidak beres dan melebihi target dari jadwal yang sudah ditentukan.

Proyek tersebut dikerjakan empat kontraktor asal Sidoarjo. Hal ini diketahui saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Mojokerto di ruang sidang DPRD Kota Mojokerto.

“Kita butuh infrastruktur untuk pengembangan kota, kita punya uang terus yang mengerjakan orang luar kita tidak dikenal dibohongi lagi. Harga diri kita mana sebagai orang Kota Mojokerto,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Moch Rizky Fauzi Pancasilawan, Selasa (14/1/2020).

Masih kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini, masyarakat membutuhkan solusi bukan hanya ide atau jawaban normatif. Komisi II menegaskan, siap membantu dari sisi pengawasan karena sesuai fungsi Komisi II yakni Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik mengaku, geram dengan munculnya kasus penelantaran proyek yang didanai dari APBD 2019 dan Dana Kelurahan di Kota Mojokerto tersebut. “Selain mangkrak, banyak juga proyek yang tidak seratus persen selesai. Secara faktual ada pekerjaan kurang, itu banyak,” katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, proyek yang diputus kontrak memberi kesan bahwa fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak optimal. Padahal, yang mengerjakan proyek tersebut merupakan orang luar Kota Mojokerto. [tin/suf]






Apa Reaksi Anda?

Komentar