Politik Pemerintahan

Proyek Pokmas di Sampang Tanpa Pengawasan

Kantor Pembantu UPT Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Provinsi Jawa Timur di Sampang (dok).

Sampang (beritajatim.com) – Pembangunan infrastruktur, berupa jalan raya melalui dana hibah P-APBD dan dana hibah murni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, minim pengawasan. Padahal, pengawasan tersebut sangat penting. Semisal realisasinya tidak menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kepala Pembantu UPT Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Provinsi Jawa Timur di Sampang Moh. Haris menjelaskan, tahun anggaran 2020 dari dua kegiatan yakni dana hibah dan murni berjumlah 1055, adapun realisasinya tanpa pengawasan. Sedangkan pihak UPTD Binamarga hanya diberikan kewenangan sebagai tim evaluator dan administrasi.

“Jumlah Pokmas dari Provinsi sebanyak 1055, 602 dari hibah murni, 453 dari P-APBD tahun 2020, dan pengerjannya tanpa pengwasan, cukup masyarakat serta lembaga masyarakat saja yang mengawasi,” ucapnya, Selasa (15/12/2020).

Ia menambahkan, hingga saat ini banyak pengajuan Pokmas termasuk yang sudah menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggarannya belum cair. Adapun anggarannya dari masing-masing pokmas rata-rata Rp 200.000.000.

Sayangnya, saat disinggung pokmas yang mengerjakan dan jumlah yang sudah NPHD, pihaknya mengaku tidak tahu. Hanya saja, dari pokmas yang bersumber dari dana hibah diprediksi kurang lebih 100 pokmas sudah mengajukan surat pertanggungjawaban (SPJ) ke Bina marga setempat.

“Waktu NPHD dananya sudah masuk, tetapi saat ini ada keterlambatan karena di Pemprov masih antri,” pungkasnya. [sar/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar