Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Proses Ganti Rugi Normalisasi Kali Lamong Segera Dituntaskan

Gresik (beritajatim.com) – Proses ganti rugi lahan terkait normalisasi Kali Lamong segera dituntaskan. Saat ini, proses ganti rugi itu tinggal melengkapi berkas dari pemilik lahan terdampak.

Kabid Pengadaan Lahan Dinas Pertanahan Gresik Budi Raharjo menuturkan, dari musyawarah di tiga desa itu dibahas 21 bidang lahan di Desa Jono dan 15 bidang Tambak Beras, Kecamatan Cerme. Pihaknya memastikan seluruh warga setuju dengan bentuk ganti rugi berupa uang. “Sekarang tinggal menunggu kelengkapan berkas saja,” tuturnya, Minggu (15/08/2021).

Ia menambahkan, untuk di Desa Sukoanyar terdiri atas dua bidang. Tapi, di Desa Sukoanyar belum sepakat karena belum bisa menerima besaran ganti rugi dan minta waktu diskusi dengan pihak keluarga.

“Ganti rugi lahan sudah masuk nilai yang wajar. Hal itu sesuai yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait Appraisal. Kami tidak bisa intervensi kecuali menyampaikan kepada pemilik lahan harga yang dihasilkan oleh appraisal dan kami beri kesempatan 14 hari kerja setuju atau tidak setuju,” imbuhnya.

Jika setuju kata Budi, akan kita proses lanjutan tetapi apabila tidak, pemilik bisa mengajukan keberatannya ke Pengadilan. Kemudian dilakukan sidang dan penitipan uang. Sesuai dengan besaran ganti rugi tanpa ada potongan.

Selain tiga desa itu, pembebasan lahan di Desa Morowudi sebanyak empat bidang dan Desa Putarlo 12 bidang. Namun keduanya masih menunggu musyawarah bentuk ganti rugi.

Seperti diketahui, Kali Lamong membentang sepanjang 62 kilometer atau 41,5 persen dari panjang keseluruhan. Untuk pengendalian Kali Lamong di wilayah Gresik yang membutuhkan pembebasan lahan di 6 kecamatan dengan total luas 282,78 hektare atau 2.391 bidang.

Diantaranya tanah kas desa (TKD) seluas 79 bidang, wakaf 2 bidang, pemerintah 1 bidang, dan masyarakat 2.309 bidang. Tahun ini, ada alokasi anggaran sekitar Rp 100 miliar dari APBN 2021 untuk proyek penanganan Kali Lamong tahap awal.

Tahun 2021 ada tiga desa sebagai sasaran awal pembebasan. Yakni Desa Jono, Tambakberas, dan Morowudi. Ketiganya diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 79 miliar untuk pembebasan lahan. [dny/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar