Politik Pemerintahan

Proposal Dana CSR Bank Jatim Gegerkan DPRD Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Sebuah proposal pengajuan bantuan dana bagi warga terdampak Covid-19 kepada Bank Jatim, yang tertanda tangani sejumlah pimpinan wakil rakyat gegerkan suasana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Hal tersebut tidak lepas karena nama-nama pimpinan yang tertera di proposal pengajuan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim, justru mengaku tidak pernah mengajukan proposal dalam bentuk apapun.

Kondisi tersebut baru terungkap saat pihak pimpinan Bank Jatim berkunjung dan menemui Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman di gedung wakil rakyat di Jl Kabupaten 107. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan legislatif terkejut saat namanya terpampang di proposal dana CSR.

“Kami merasa kaget ketika pihak Bank Jatim menyodorkan proposal yang di dalamnya ada tanda tangan kami. Sekilas memang mirip, tapi setelah dicek di berkas yang disodorkan ke Bank Jatim, ternyata tidak sama dan bukan tanda tangan kami,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, Rabu (8/7/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur menunjukkan proposal pengajuan dana bantuan Covid-19 yang mencatut nama pimpinan legislatif.

Selain itu, kabar angin yang menjadikan dirinya sebagai sasaran akibat adanya proposal tersebut juga membuatnya segera memanggil seluruh pimpinan komisi. “Karena ada informasi yang kurang baik, kami panggil seluruh pimpinan komisi untuk diperjelas. Ternyata seluruh komisi tidak merasa mengajukan proposal,” ungkapnya.

“Selanjutnya kami bermusyawarah bersama seluruh pimpinan komisi untuk melanjutkan persoalan tersebut atau tidak, sebab hal ini sudah menyangkut persoalan nama baik institusi (DPRD Pamekasan),” tegas politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Untuk diketahui, proposal pengajuan dana melalui program CSR Bank Jatim tersebut, tertanda tangani oleh pimpinan komisi dan lengkap dengan cap stempel. Meliputi ‘tanda tangan’ Ketua Komisi I Imam Husairi, Ketua Komisi II Ahmadi, Komisi III Ismail, serta Ketua Komisi IV Mohammad Sahur.

Bahkan dari proposal yang tertanda tangani oleh empat pimpinan komisi tersebut, juga tertera ‘tanda tangan’ Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman. Termasuk cap stempel atas nama DPRD Pamekasan, namun seluruhnya dinyatakan palsu. [pin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar