Politik Pemerintahan

Diklat PIM II

Proper ‘Peningkatan Kapasitas Camat Melalui Diklat Kepemerintahan’ Diuji

Surabaya (beritajatim.com) – Kabiro Administrasi Pemerintahan Otoda Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni menjalani ujian propernya di Diklat PIM II yang berjudul ‘Peningkatan Kapasitas Camat Melalui Diklat Kepemerintahan’.

Ujian dilakukan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim pada Rabu (9/10/2019). Sebagai pihak penguji adalah Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Prof Dr Ida Bagus Wirawan dari FISIP Unair Surabaya, Widyaiswara Wibowo Eko Putro.

Dalam penjelasan Indah Wahyuni yang akrab dipanggil Yuyun ini, seluruh camat di Jatim diharapkan memiliki kemampuan dan sumber daya yang berkualitas dalam menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.

Dia menyampaikan proper yang berjudul peningkatan kapasitas camat melalui diklat kepemerintahan. “Camat yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang berkualitas, dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan,” tegasnya.

Berdasarkan pasal 224 ayat (3) beserta penjelasannya pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Gubernur dapat membatalkan keputusan pengangkatan camat, jika tidak memiliki ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Apa alasan membawakan proper berjudul ‘Peningkatan Kapasitas Camat Melalui Diklat Pemerintahan’?

“Jadi, kalau menurut saya, ini salah satu inovasi yang bermanfaat bagi camat. Ini karena camat itu juga sama seperti kami seorang ASN. Dan, beliau adalah boleh dikata seorang pejabat yang tidak bisa mengakar ke bawah. Karena selama ini yang seharusnya camat itu kepala wilayah, sekarang mereka hanya kepala OPD. Nah kalau menjadi kepala OPD, mau mempunyai asosiasi camat, pasti bupati/walikotanya akan melihat,” jelasnya.

Camat menurut pasal 224 UU 23/2014 adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pengangkatan camat oleh bupati/walikota, berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 224 ayat 2 UU 23/2014).

Menurut dia, dalam menjalankan tugas camat, melalui diklat kepemerintahan akan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas terhadap camat. Fasilitasi terhadap pembuatan modul materi pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap camat, telah dilakukan kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).

Berdasarkan UU 23/2014, lanjut Yuyun, camat mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum, tugas atributif dan tugas delegatif. “Tugas pemerintahan umum ditegaskan bahwa beliau seharusnya mendapatkan anggaran dari APBN. Ternyata itu tidak keluar. Malah keluar ke kelurahan. Kelurahan sama-sama ASN. Kapasitasnya dan eselonnya di bawah camat. Ini kan sangat kasihan. Padahal, camat adalah seorang koordinator. Inilah kami sasar untuk melaksanakan diklat kepemerintahan, tidak hanya menyasar kapasitas dan kemampuan camatnya, tapi juga kami kuatkan tugas pokok dan fungsinya. Dikuatkan melalui Peraturan Mendagri. Kami sudah kirimkan surat ke Kemendagri,” jelasnya.

Yuyun mengaku optimistis dirinya bisa lulus Diklat PIM II. “Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah, hasilnya saya serahkan kepada Allah SWT yang menentukan. Saya hanya sebagai pelaksana dan perantara. Namun, saya berharap apapun hasilnya bagi saya, saya akan terima. Yang penting adalah manfaat, apa yang kami hasilkan bisa bermanfaat untuk camat. Itu saja. Bisa berkelanjutan dan berkesinambungan,” tuturnya.

“Menyerah bukan pilihan, jangan takut dengan tantangan. Terus berlari mengejar matahari, untuk mewujudkan Jatim Cettar, yakni cepat, efektif, tanggap transparan dan responsif,” tegasnya.

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono sebagai penguji proper mengatakan, ada hal yang baru dalam rangka mengkoordinir pemerintahan yang ada di kecamatan. “Salah satunya melalui diklat kepemerintahan untuk meningkatkan kapasitas camat. Tapi yang perlu diketahui, kadang-kadang pemerintahan desa atau kepala desa tidak berhubungan dengan camat, melainkan langsung ke bupati/walikota. Ini yang harus dikembalikan tugas pokok dan fungsi camat seperti semula. Ini agar bisa berjalan pemerintahan yang baik,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar