Politik Pemerintahan

Lawan Gerakan Inkonstitusional

Projo Jombang Siap di Garis Depan

Pengurus DPC Projo Jombang saat melakukan Rakorcab (Rapat Kordinasi Cabang)

Jombang (beritajatim.com) – DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Projo Jombang menggelar Rakorcab (Rapat Kordinasi Cabang) pada Jumat (26/6/2020). Dalam forum tersebut, Djoko Fatah Rachim kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPC Projo Jombang 2019-2024.

Usai terpilih, Fatah mengungkapkan, Projo Jombang siap berada di garis depan dalam melawan setiap upaya inkonstitusional dan anti demokrasi. Semisal, upaya yang dilakukan Ormas yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) saat demonstrasi beberapa waktu lalu. Dalam aksi tersebut ‘Anak NKRI’ menuntut peunurunan Joko Widodo (Jokowi) dari kursi presiden.

Menurut Fatah, tidak ada korelasinya antara penolakan RUU HIP (Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila) dengan desakan memberhentikan Presiden Jokowi. Karena, RUU HIP adalah inisiatif DPR. Projo menyayangkan adanya demonstrasi pada 24 Juni tersebut di saat pemerintah sudah menyatakan menunda pembahasan.

“Tuntutan pemberhentian Presiden Jokowi tidak masuk akal. Karena soal RUU HIP pemerintah sepakat dengan masyarakat untuk menunda pembahasannya. Bahkan memberikan waktu kepada DPR untuk mengkaji ulang RUU tersebut dengan mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata Fatah ketika dimintai komentarnya tentang masalah tersebut, Sabtu (17/6/2020).

Fatah kembali menegaskan bahwa yang dilakukan PA 212 bersama sekelompok ormas lainnya tersebut telah menodai demokrasi. Ormas-ormas tersebut, lanjutnya, menunggangi isu RUU HIP untuk kepentingan mereka. Yakni, mengusung tuntutan penurunan Presiden Jokowi.

“Apa yang dilakukan mereka inkonstitusial. Nah, kami siap berada di garis depan untuk melawan gerakan-gerakan inkonstitusional tersebut,” kata Fatah menegaskan. [suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar