Politik Pemerintahan

Program Satu Desa Satu Dosen di Jember Saat Pandemi Jadi Sorotan

Peluncuran program Pendampingan Satu Desa Satu Dosen (SDSD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersama Universitas Jember, 1 Oktober 2020.

Jember (beritajatim.com) – Program Pendampingan Satu Desa Satu Dosen (SDSD) yang digelar Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersama Universitas Jember di tengah pandemi Covid-19 mendapat sorotan parlemen.

Program ini dianggap tak memenuhi ketentuan program yang wajib, mengikat, dan mendesak untuk dilaksanakan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perkada APBD) Jember Tahun Anggaran 2020.

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh jajaran bawah agar membelanjakan anggaran untuk kegiatan yang mendesak dan mengikat, terutama untuk penanganan Covid-19.

“Kami melihat kegiatan SDSD itu tidak wajib dan mengikat. Ini program 22 janji kerja Bupati (Faida) yang baru dilaksanakan hari ini,” katanya, dalam rapat dengar pendapat dengan delapan organisasi perangkat daerah, di ruang Komisi C, Senin (5/10/2020).

David punya alasan menyebut program SDSD tidak wajib dan mengikat. “Meskipun (warga desa) tidak diajari dosen, satu desa satu dosen, Jember tidak akan kiamat, dan tidak akan menyembuhkan Covid. Justru dengan mengumpulkan masyarakat, bisa jadi itu menambah klaster baru,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember Penny Artha Medya mengatakan, keperluan mendesak, meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya pada Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal lainnya.

Selain itu ada belanja yang bersifat mengikat dan wajib; pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat perundang-undangan; dan pengeluaran daerah lain yang apabila ditunda menimbulkan kerugian.

Menurut Penny, semua kegiatan yang ada dalam Perkada APBD 2020 bisa dilakukan. “Cuma yang terkait dengan (belanja) wajib dan mendesak, bupati sudah pernah memberikan surat edaran kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertanggal 16 Januari 2020 tentang pelaksanaan Perbup Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan APBD 2020,” katanya. Dalam surat edaran itu disebutkan Kepala OPD diperintahkan melaporkan program yang dianggap mendesak untuk dilaksanakan.

Inilah yang kemudian memicu pertanyaan David. “Kegiatan SDSD itu menurut Anda penting dan mendesak atau tidak? Kalau itu tidak dilakukan, apa dampaknya bagi Kabupaten Jember. Tolong kami dikasih rasionalisasinya. Misalkan kalau kegiatan Satu Desa Satu Dosen tidak dilaksanakan, Jember akan kiamat, atau wabah corona dua kali lipat. Atau ada logika lain?”

Penny tak bisa menjawab pertanyaan itu. David kemudian melanjutkan, bahwa program yang bersifat penting dan mendesak untuk dibiayai Peraturan Kepala Daerah APBD 2020 adalah perbaikan jalan berlubang dan infrastruktur lainnya.

Sesuai dengan surat keputusan yang ditandatangani Bupati Faida pada 19 Agustus 2020, ada pembentukan tim koordinasi, kelompok kerja, dan tenaga ahli. Tim koordinasi terdiri atas 47 orang, kelompok kerja terdiri atas 13 orang, dan tenaga ahli terdiri atas 248 dosen. Honor tertinggi diperuntukkan pengarah sebesar Rp 4 juta per bulan selama enam bulan.

Namun, pada surat keputusan bupati tertanggal 22 September 2020, ada seratus dosen yang dilibatkan dalam program tersebut. Mereka masing-masing mendapat honorarium Rp 3 juta per bulan berdasarkan jumlah desa dan atau kelurahan yang didampingi. Semua biaya kegiatan tersebut ditanggung APBD Jember.

Berdasarkan siaran pers Universitas Jember, 1 Oktober lalu, program SDSD ini pada tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa. Dalam laporannya, Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Edi Budi Susilo menyampaikan, pendampingan oleh dosen Universitas Jember akan berjalan hingga akhir tahun ini. Bentuk pendampingan bisa berupa pendidikan, pelatihan, dalam rangka mengembangkan potensi desa, termasuk aplikasi teknologi tepat guna dan penerapan hasil penelitian dosen. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar