Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Program Kotaku Kurangi Kawasan Kumuh di Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membawa dampak signifikan dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan.

Koordinator Kotaku Sidoarjo, merilis hasil capaian kinerja selama setahun terakhir. Hingga saat ini, ada sebanyak 43,40 hektar dari jumlah total target secara nasional yakni 39,85 hektar bebas tanpa kumuh.

Koordinator Kota (Korkot) Kotaku Sidoarjo Prasetya mengatakan progres pencapain kinerja dalam kurun waktu setahun terakhir ini tidak lepas dari kerjasama tim dan berbagai pihak dilingkungan Sidoarjo. Terutama dalam menjadikan Kabupaten Sidoarjo bebas dari kawasan kumuh.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan Bupati Sidoarjo, NO. 188/311/438.1.1.3/2021, ada sebanyak 276,62 hektar di 289 desa/kelurahan, 15 Kecamatan se-Sidoarjo masuk dalam kawasan kumuh. “Alhamdulillah, target secara nasional sudah terpenuhi. Bahkan lebih,” kata Prasetya, Selasa, (30/11/2021).

Lebih lanjut dia menjelaskan Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR RI menargetkan 10 ribu hektar di seluruh kabupaten/kota bebas kumuh. Sedangkan kabupaten Sidoarjo hingga saat ini sudah berhasil menyelesaikan sebanyak 43,40 hektar dari jumlah target sebanyak 39,85 hektar kawasan bebas kumuh.

“Sidoarjo, ada 7 desa yang masuk dalam kategori pengurangan kawasan kumuh tahun ini. Seperti di Desa Kemangsen (Balongbendo), Sruni (Gedangan), Banjar Kemuning dan Segoro Tambak (Sedati), Kloposepuluh (Sukodono), Ngingas dan Tambakrejo (Waru),” rincinya.

Dia mencontohkan, Desa Kemangsen (Balongbendo) memiliki luasan kumuh sekitar 3,9 hektar, Seruni (Gedangan) 3,5 hektar, Banjar Kemuning 5,2 hektar dan Segoro Tambak (Sedati)1,82 hektar, Kloposepuluh (Sukodono) 12,24 hektar, Ngingas 9,78 hektar dan Tambakrejo (Waru) 2,71 hektar. Jumlahnya mencapai 39,85 hektar.

“Kalau berdasarkan SK Bupati, sampai hari ini masih tersisa 233 hektar dari 276 hektar yang masih masuk kategori kawasan kumuh,” tambahnya.

Disinggung soal ada berapa kegiatan yang dilakukan Kotaku, Prasetya menjelaskan, ada beberapa kegiatan untuk menjadikan kawasan bebas kumuh. Seperti perbaikan drainase, pembangunan jalan, hingga pengelolaan persampahan.

Ia menyebut, ada tujuh indikator dengan 16 parameter yang menjadikan desa layak disebut kawasan Kumuh. Mulai dari keteraturan bangunan, kualitas jalan, air minum, drainase, sanitasi, sampah, hingga Kebakaran.

Melalui kegiatan lokakarya bersama stakeholder, lembaga keswadayaan masyarakat, dan badan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa, program kawasan bebas kumuh bisa terealisasi.

Tahun ini, Kotaku Sidoarjo memberikan bantuan kepada 19 dari 52 desa/kelurahan di Sidoarjo. 14 desa diantaranya melalui padat karya tunai berupa perbaikan jalan maupun drainase senilai Rp.300 juta per desa. Sedangkan lima desa lainnya dianggarkan Rp 1 miliar per desa.

Anggaran senilai Rp.9,2 miliar itu dikucurkan melalui APBN tahun 2021. Kelima desa itu diantaranya, Ngingas dan Tambakrejo (Waru), Banjar Kemuning dan Segoro Tambak (Sedati) dan Desa Kemangsen (Balongbendo).

“Sistemnya swakelola. Kita melibatkan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa. Bahkan kita juga melibatkan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) desa. Dengan harapan keberlanjutan dari program tanpa kumuh ini bisa terus berjalan. Tanpa adanya KPP apa yang sudah kita benahi, maka akan sia-sia. Karena mereka lah yang akan melakukan perawatan,” tegasnya.

Pihaknya berharap, program seperti ini bisa terus dikawal oleh pemerintah kabupaten khususnya Badan Perencanaan daerah. Baik melalui forum kolaborasi hingga forum CSR. Sehingga 10 tahun kemudian Kabupaten Sidoarjo bisa terbebas dari kawasan Kumuh. (isa/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar