Politik Pemerintahan

Problem Pertembakauan Butuh Komisi Urusan Tembakau Jember

Juru bicara DPRD Jember dari PDI Perjuangan Agus Sofyan (kiri) [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, melihat industri tembakau masih sangat penting bagi masyarakat setempat. Komoditas ini masuk dalam program penataan klaster industri Jember yang potensial.

“Industri tembakau mampu menyedikaan lapangan kerja bagi buruh dan petani tembakau,” kata juru bicara DPRD Jember dari PDI Perjuangan Agus Sofyan, menyinggung rekomendasi parlemen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020.

Sementara itu, lanjut Agus, bagi Pemerintah Jember keberadaan industri tembakau merupakan sektor penyumbang pendapatan daerah yang cukup besar. Ini terlihat dari sumbangan sektor ini untuk keuangan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tiap tahun.

Dengan besarnya sumbangsih tersebut, DPRD Jember menuntut pemerintah daerah responsif dalam menangani permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat tembakau. Pemkab Jember memang memiliki payung hukum untuk melindungi kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember.

“Perda tersebut mengatur tentang kemitraan, pembentukan kelembagaan tembakau untuk melindungi dan melestarikan sektor industri tembakau di Jember. Namun di tingkat program, keseriusan pemerintah Jember dalam melindungi dan melestarikan keberadaan industri tembakau mulai dipertanyakan. Apalagi dengan adanya kebijakan pengendalian tembakau di tingkat nasional,” kata Agus.

Agus menunjuk fenomena anjloknya harga tembakau jenis voor oogst (VO) atau kasturi di Kabupaten Jember yang dikeluhkan petani. Mereka bukan hanya mengeluh soal harga jual. “Mereka juga mengeluhkan pihak pabrik yang tutup dan tidak membeli hasil panen tembakau tersebut,” katanya.

Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ) yang dibentuk dan memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan tembakau tidak mampu bekerja maksimal. Padahal persoalan ini melibatkan petani, asosiasi eksportir, dan asosiasi pedagang dan pabrikan. “Pemerintah Kabupaten Jember agar mengoptimalkan program untuk peningkatan peran dan fungsi KUTJ,” kata Agus.

Berangkat dari sejumlah persoalan itu, DPRD Jember merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten agar segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan klaster industri berbasis pertanian. “Pemerintah Kabupaten Jember agar segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasiskan potensi unggulan daerah,” kata Agus.

Pemerintah Kabupaten Jember juga diharapkan mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember. “Pemerintah Kabupaten Jember juga agar lebih mengoptimalkan DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar